Network
SEPUTAR CIBUBUR - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan finalisasi satu data pembangunan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
"Saat ini sedang dilakukan finalisasi satu data pembangunan. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Jakarta, Selasa, 10 Oktober 2023.
Finalisasi satu data pembangunan itu, kata Heru, sebagai basis data tunggal yang bersumber dari DTKS dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Baca Juga: Aksi Tega Muncikari Penjaja Remaja, Terungkap Setelah Video Korban Beredar di Situs Porno
Selain itu, data tersebut juga menjadi sumber dari beberapa data sumber lain yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan.
Seperti pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dan Bantuan Pangan.
Lalu, ada juga pemberian jaminan sosial yang pelaksanaannya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) lokal berbasis individu berupa pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia, penyandang disabilitas, anak usia dini serta bagi anak dan remaja yang orang tua atau wali meninggal terkonfirmasi COVID-19.
"Dengan satu data pembangunan diharapkan program-program tersebut dapat tepat sasaran," ujar Heru seperti dikutip seputarcibubur.com dari Antara.
Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan sebanyak Rp17,8 triliun setiap tahunnya untuk bantuan dan jaminan sosial. "Kita sudah mengeluarkan Rp 17,8 triliun setiap tahun. Ada 17 jenis bantuan, salah satunya anak sekolah dapat KJP (Kartu Jakarta Pintar)," kata Heru.
