Network
SEPUTAR CIBUBUR - Kebijakan pengembangan industri perkapalan di Indonesia telah digariskan, berbagai regulasi juga telah disusun, disamping itu, para ahli perkapalan Indonesia telah berhasil merancang-bangun beragam jenis kapal untuk diproduksi di galangan kapal dalam negeri.
Tinggal sekarang perlu diupayakan agar semua potensi, sarana dan regulasi yang telah ada dapat dioptimalkan menuju Indonesia Poros Maritim Dunia. Demikian hasil rangkuman pertemuan Center for Technology & Innovation Studies (CTIS), Rabu 20 September 2023.
Dalam pertemuan Komite Transportasi CTIS, yang dipimpin Dr. Bambang S. Pujantyo, berbicara para ahli teknologi maritim dan arsitek perkapalan dari Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika BRIN, Dr.Wahyu Pandoe, Dr.Teguh Muttaqie, Ir.Tjahjo Sasmito, Ir. Muryadin, dan Ir. Fariz Maulana.
Baca Juga: Rempang Bakal Jadi Kawasan Investasi dan Judi, Begini Kata Tomy Winata
Pada tataran kebijakan, telah disusun Road Map Industri Perkapalan Nasional 2012 – 2025. Juga ada Perpres No.16/Th.2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, yang salah satu rencana aksinya adalah Pengembangan Industri Maritim dan Peningkatan Konektivitas Laut.
Sedang untuk peningkatan penggunaan komponen dalam negeri (TKDN), telah terbit Keppres No.24/Th.2018 Tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Melalui Peraturan Kementerian Keuangan (Permenkeu) tahun 2018, diberikan insentif keringanan Bea Masuk dan Tax Holiday bagi industri perkapalan dalam negeri.
Wahyu Pandoe menyampaikan bahwa tersedia 250 galangan kapal di dalam negeri dengan kemampuan beragam, dari yang mampu membuat kapal baru hingga kapasitas 50.000 Dead-Weight Tonnage (DWT), serta mereparasi kapal hingga 300.000 DWT.
“Namun 80% galangan kapal Nasional hanya mampu memproduksi kapal skala 50 – 5000 DWT saja,” katanya.
Memanfaatkan fasilitas di Laboratorium Hidrodinamika di Surabaya, yang memiliki sarana towing tank, manouvering basin dan cavitation tunnel, para ahli perkapalan Indonesia yang sekarang bergabung ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), merancang-bangun beragam desain kapal yang kesemuanya telah memenuhi standar Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), seperti Kapal Pengawas Perikanan 32 meter yang telah dioperasikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Laut Natuna Utara. Desain kapal pengawas Perikanan 50 meter, yang saat ini tengah dibangun di Galangan Lampung. Juga desain kapal pandu, desain kapal mini LNG Carrier, desain kapal untuk operasi anjungan lepas pantai (ALPO), desain kapal kontainer 100 TEUS, desain kapal ikan 60 GT, 120 GT dan masih banyak lagi.
