SEPUTAR CIBUBUR - Wakil Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin mengungkapkan, Malaysia merugi hingga RM2 miliar atau setara dengan Rp6,74 triliun per tahun dari permainan (game) dan judi online.
Zahidi mengatakan kerugian tersebut timbul lantaran taruhan dan hadiah yang diberikan operator permainan online kepada konsumen ternyata belum dikenai pajak.
Untuk itu, ia berharap otoritas pajak dapat mengatur hal tersebut.
Baca Juga: Kisah Inspiratif Olo Panggabean, Raja Judi Dermawan Asal Medan Berjulukan Ketua
Baca Juga: Penyebab Kasino di Makau Tutup Disusul Dengan Saham Berbagai Kasino Terjun Bebas
“Beberapa operator permainan online menawarkan hadiah dan taruhan. Untuk itu, kami berharap hal ini dapat diatur sehingga kami bisa melisensikan mereka,” katanya seperti dilansir asianews.network, Minggu 26 Juni 2022.
Pemerintah Malaysia, lanjut Zahidi, tengah mempertimbangkan untuk mengamendemen Common Gaming Houses Act 1953 sehingga permainan online yang memasukkan unsur taruhan dan tawaran hadiah kepada konsumen dapat diatur.
Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Parlemen dan Hukum) Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar menuturkan, amendemen undang-undang merupakan langkah yang penting untuk menyelamatkan penerimaan negara.
Baca Juga: Cara Kerja Cheat Aplikasi Admin Judi Slot Online yang Tentukan Status Akun Gacor, Member Harus Tahu
Baca Juga: 6 Jenis Judi Ini Pernah Berjaya di Indonesia, Hadiahnya Hingga Rp1 Miliar
Atuk Seri Wan Junaidi mengaku telah menghubungi Kementerian Keuangan untuk segera mengubah undang-undang dan mempertimbangkan metode perpajakan yang terbaik sehingga dapat diaplikasikan terhadap permainan online yang menawarkan taruhan dan hadiah.
“Pada prinsipnya, undang-undang tersebut berada di bawah yurisdiksi Kementerian Keuangan, tetapi kami tidak dapat mengubahnya kecuali kami diberi kekuatan untuk melakukannya,” tuturnya.
Baca Juga: Cara Kerja Cheat Aplikasi Admin Judi Slot Online yang Tentukan Status Akun Gacor, Member Harus Tahu
Saat ini, lanjut Junaidi, pihaknya masih menunggu konfirmasi Kementerian Keuangan terkait dengan isu tersebut.
Menurut dia, peraturan perpajakan tentang perjudian saat ini sudah ketinggalan zaman, terutama yang berkaitan dengan permainan online.***