SEPUTAR CIBUBUR-Indonesia membutuhkan anggaran 152 miliar Dolar atau setara Rp2.300 triliun untuk proyek energi baru terbarukan (EBT) hingga 2040.
Mengutip keterangan PT PLN (Persero), bakal ada penambahan kapasitas pembangkit listrik dengan total 80 gigawatt (GW) di mana 75% berbasis energi baru terbarukan (EBT) dan 25% berbasis gas dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) hingga 2040.
“Price tag atau harga-nya 152 miliar Dolar AS, kita kali Rp15.000, butuh sekitar Rp2.300 triliun antara hari ini sampai 2040,” ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam agenda Road to PLN Investment Days, Rabu 6 Maret 2024.
Baca Juga: Tanah Papua Bakal Diekploitasi Secara Ekonomi dan besar besaran
Darmo, sapaan akrab Darmawan Prasodjo, mengatakan anggaran itu dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung EBT, seperti pembangkit listrik dan transmisi atau yang disebut dengan istilah green enabling transmission.
Sebab, terdapat perbedaan karakteristik dari pembangkit listrik berbasis hidro, geothermal dan gas.
Dalam kaitan itu, pembangkit listrik berbasis EBT biasanya tidak berlokasi di daerah dengan permintaan listrik yang tinggi.
Baca Juga: Garuda Indonesia UOB Credit Card Tingkatkan Pengalaman Perjalanan dan Rewards bagi Nasabah
Akibatnya, PLN tentu harus membangun transmisi untuk memindahkan energi ke daerah dengan permintaan yang tinggi atau disebut dengan istilah green enabling transmission.
“Kalau hidro, ada penambahan demand di Jakarta, tetapi hidro-nya di Aceh, tidak akan bisa hidro-nya pindah ke daerah demandnya,” ujarnya
"Ternyata pembangkitnya potensinya ada di Sumatra Utara dan Aceh, tetapi demandnya ada di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,”
Baca Juga: Siap Siap, Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen Tahun Depan
Dengan demikian, diperlukan pembangunan infrastruktur transmisi tersebut sepanjang 47 ribu km di seluruh Indonesia.
“Jadi 47.000 Km, kalau keliling bumi 42.500 Km, ditambah 5.000 Km lagi 47.500 Km. Dalam hal ini ada pembangunan infrastruktur secara masif,” ujarnya.
PLN membutuhkan pendanaan untuk membangun infrastruktur demi mewujudkan energi yang lebih bersih dan hijau melalui teknologi tersebut.
Darmo mengatakan komposisi pendanaan bakal terdiri dari 60% swasta dan 40% PLN.
Namun demikian, swasta juga masih berpotensi untuk melakukan kerja sama dengan PLN dalam mengisi porsi 40% PLN tersebut.***