Network
SEPUTAR CIBUBUR - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan pemerintahan Jokowi telah mengambil langkah korektif mengubah kebijakan memprioritaskan pemanfaatan hutan bagi masyarakat seluas 12,4 juta hektar ketimbang kegiatan korporasi.
“Perizinan di waktu yang lalu lebih banyak diberikan kepada korporasi atau sekitar 96 persen, hanya persen dalam bentuk perizinan bagi masyarakat,”ujar Siti Nurbaya pada webinar online di Sukabumi pada Senin, 28 Juni 2021.
“Kebijakan pemerintahan sejak tahun 2020 lebih berpihak pada kegiatan perijinan bagi masyarakat sebesar 13,1%, bukan untuk kegiatan korporasi”tambahnya.
Menurutnya,kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi sekarang telah bergeser sekitar 29-31% untuk rakyat, sedangkan untuk kegiatan korporasi diberikan sekitar 71-26%.
Prioritas pemanfaatan hutan sosial seluas 12,4 juta hektar merupakan bagian dari program pemerintahan Jokowi untuk tanah objek reforma agraria (TORA) seluas 4,1 juta ha, bersamaan dengan kebijakan itu perizinan korporasi lebih terkendali.
Selama ini, katanya, perizinan menunjukkan yang diterbitkan pemerintah lebih kepada kegiatan korporasi yang memperoleh sedikitnya 43 juta hektar areal kawasan hutan diberikan izin kepada pihak korporasi.
Dia memerinci sejak tahun 1980-an pemerintah memberikan izin kegiatan korporasi dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI) dan pelepasan menjadi penggunaan lain seperti kebun, tambang dan lain-lain.
Perizinan di masa lalu, tambahnya, lebih banyak diberikan kepada korporat atau sekitar 96%, sementara itu hanya sekitar 4% dalam bentuk perizinan bagi masyarakat.
Menteri KLHK menguraikan Program Perhutanan Sosial menjadikan penanda baru,
era Presiden Jokowi untuk membangun kesejahteraan masyarakat. “Program ini sangat penting bagi kemajuan kesejehteraan rakyat,”katanya.***
