Network
SEPUTAR CIBUBUR – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai pembangunan hunian yang layak huni di wilayah perbatasan seperti di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau sangat diperlukan. Hal itu dikarenakan pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pembangunan serta perekonomian di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia.
Demikian benang merah kegiatan pertemuan serta audiensi Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dengan Bupati Natuna, Wan Siswandi di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta beberapa waktu lalu. Tampak hadir mendamping pada kegiatan tersebut Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Edward Abdurrahman, Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Natuna.
Baca Juga: Bank BTN Bidik Peningkatan Dana Murah
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengungkapkan, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur dan perumahan di wilayah perbatasan Indonesia. Selain untuk menyediakan hunian yang layak, pembangunan yang ada diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing serta kualitas sumber daya manusia yang Indonesia.
Adanya pembangunan rumah, imbuh Iwan, selain menjadi sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selain sandang dan pangan juga menjadi sarana untuk menggerakkan perekonomian serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Saat ini pemerintah juga terus melaksanakan Program Sejuta Rumah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan agar mampu menggali potensi-potensi yang ada di sektor perumahan.
“Kami sangat membutuhkan informasi dari pemerintah daerah mengenai bagaimana kondisi perumahan masyarakat yang ada di daerahnya. Hal itu diperlukan agar program perumahan yang disalurkan benar-benar sesuai kebutuhan serta prioritas kebijakan yang ada,” terangnya.
Direktorat Jenderal Perumahan, imbuhnya, saat ini telah banyak menerima banyak permohonan usulan bantuan perumahan dari pemerintah. Semuanya dimasukkan ke dalam data base perumahan yang ada sehingga penyaluran bantuan dilaksanakan apabila Pemda daerah juga telah siap menerima bantuan serta mengalokasikan dana APBD nya untuk mendukung program perumahan untuk masyarakatnya.
“Kami juga tengah mendorong kolaborasi untuk penanganan kemiskinan ekstrem di daerah. Hal itu dilaksanakan melalui sinergi program perumahan seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dengan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) sehingga selain rumahnya layak maka lingkungan sekitarnya pun tertata dengan baik,” terangnya.
Sementara itu, Bupati Natuna Wan Siswandi mengaku, saat ini pemerintah Kabupaten Natuna sangat membutuhkan bantuan pemerintah pusat khususnya Kementerian PUPR dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakatnya. Apalagi masih ada beberapa titik kawasan kumuh di Natuna seperti banyaknya masyarakat yang tinggal di atas aliran sungai dengan tinggal di rumah panggung maupun mereka yang membangun rumah di atas bantaran.
