Network
SEPUTAR CIBUBUR – Pemerintah berencana mengubah kebijakannya dengan tidak menaikkan tarif KRL Commuter Line tahun depan, menyusul adanya penolakan kenaikan tarif KRL. Namun sebagai gantinya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan penyesuaian sistem untuk pembayaran.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan akan ada penyesuaian pada tarif KRL Commuter Line untuk orang-oang kaya agar subsidi bisa tepat guna.
Baca Juga: KAI Ungkap Alasan Perubahan Pola Operasi KRL yang Bikin Penumpang Transit Numpuk di Manggarai
Untuk keperluan penyesuaian tersebut Pemerintah berencana menggunakan data Kemendagri atau data terpadu di Kementerian Sosial dan menerbitkan kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil para penumpang KRL.
Dengan terbitnya kartu ini penumpang mampu tak ikut menikmati subsidi karena tarif asli KRL saat ini di atas Rp 10.000.
“Kita ingatkan bahwa transportasi massal ditujukan untuk semua kalangan, baik itu orang yang kaya maupun tidak. Di satu sisi KRL bermanfaat memberikan bantuan transportasi kepada masyarakat yang tidak mampu dan di sisi lain membantu mengurangi kemacetan jika orang-orang yang mampu beralih dari moda kendaraan pribadi ke moda transportasi massal seperti KRL. Oleh sebab itu kami menolak kebijakan yang diskriminatif tersebut,” kata Suryadi.
Baca Juga: Hai Warga Cibubur, Mulai Hari Ini Naik KRL Jabodetabek Harus Tunjukkan Sertifikat Vaksin
Sebelumnya, lanjut dia, pihaknya juga telah menyatakan penolakan atas rencana kenaikan tarif KRL. Ia menilai secara teknis KRL Commuter Line masih mengalami overload di jam-jam sibuk, sehingga pengguna KRL belum bisa merasakan kenyamanan sepenuhnya.
Sedangkan dari sisi keuangan juga diketahui bahwa Kemenhub menggelontorkan Rp 3,2 triliun lebih untuk mensubsidi pengguna kereta api pada tahun 2022.
