Network
SEPUTAR CIBUBUR - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan belum bisa merealisasikan pembangunan bursa kripto pada 2022.
"Saya harus mengakui ini salah satu ketidakberhasilan Bappebti membangun bursa, kliring, dan pengelola atau kustodian terkait dengan aset kripto," kata Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 4 Januari 2023 seperti dikutip seputarcibubur.com dari Antara.
Didid menuturkan, salah satu penyebab belum terealisasinya bursa kripto adalah kesulitan Bappebti mencari benchmark (tolok ukur) ekosistem yang mirip atau serupa dengan Indonesia di negara lain.
Baca Juga: Tanpa Ampun, Tottenham Hotspur Bantai Crystal Palace Empat Gol
Hal tersebut lantas memperlambat pembentukan bursa karena pihaknya juga berkeinginan meluncurkan aset kripto dengan kriteria yang baik dan mumpuni.
Sementara itu, keterlambatan peluncuran bursa kripto turut merugikan Bappebti, karena tidak ada pembagian tanggung jawab dan risiko yang berkaitan dengan transaksi aset kripto di dalam negeri.
Karena itu apabila timbul permasalahan dalam transaksi aset kripto yang menimpa pedagang maupun pembeli, tanggung jawab berada di tangan Bappebti.
Baca Juga: IHSG Hari ini 5 Jan 2022 Berpeluang Menuju Resisten, bursa AS dan Eropa Naik Asia Pasifik Variatif
"Saya terus terang sering sakit perut. Ketika ada kasus Zypmex, kasus FTX seketika langsung mules. Karena biar bagaimanapun Bappebti harus mengambil risiko itu," ujarnya.
Untuk itu, Didid memastikan bahwa pihaknya akan mengupayakan agar bursa kripto beserta ekosistem penunjangnya dapat segera terealisasi, dan rampung pada tahun ini.
"Karena kalau enggak Bappebti menanggung risiko sendiri, dan itu menjadi tidak bagus bagi kami," ucap dia.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti merencanakan bursa kripto akan hadir pada akhir 2021, namun batal dan direncanakan akan hadir pada kuartal I 2022.
Keberadaan bursa ini dinantikan sebagai salah satu dari ekosistem perdagangan legal aset kripto.
Pada 2022 lalu, nilai transaksi aset kripto sepanjang Januari hingga November 2022 di dalam negeri mencapai Rp296,66 triliun, turun dibanding pada 2021 yang sebesar Rp859,4 triliun.
"Ada penurunan lebih dari 50 persen," ujar Didid
Selain itu, kata dia, tercatat total pelanggan terdaftar aset kripto meningkat, yakni dari 11,2 juta pada 2021 menjadi 16,55 juta pada 2022.
Pihaknya juga memprediksi aktivitas aset kripto akan mengalami winter, berdasarkan data Statista Global Consumer Survey.
Survei dengan responden yang telah berinvestasi kripto di Amerika Serikat pada 2022 sebesar 18 persen, sedangkan penduduk yang berencana berinvestasi sebesar 15 persen. Sementara pada 2020, popularitas pemilik aset kripto adalah sebesar 8 persen naik menjadi 11 persen.
Meski demikian, Didid memproyeksikan pada 2023, aset kripto akan bangkit meski secara perlahan.
Terkait potensi kripto, Didid menyampaikan tengah melakukan review terhadap 151 koin baru aset kripto, dan sejauh ini tercatat 383 koin kripto telah resmi terdaftar.
"Kami sedang melakukan analytical hierarchy process (AHP) terhadap 151 jenis koin di mana, di dalamnya itu ada 10 jenis koin lokal juga," ujarnya.
Pihaknya juga berharap dan mendorong agar koin kripto lokal buatan lokal terus bertambah.
"Semakin banyak koin lokal semakin baik bagi kita karena itu jadi karya anak bangsa. Koin dalam negeri akan jauh lebih mudah diawasi," katanya. ***
