Network
SEPUTAR CIBUBUR - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan prinsip adil dan terjangkau penting dalam transisi energi dalam aksi pengendalian perubahan iklim.
Prinsip tersebut sangat penting dan selalu menjadi pembahasan saat konferensi perubahan iklim COP UNFCCC.
"Namun tidak hanya retorika. Jika kita tidak mempersiapkan diri pada prinsip adil dan terjangkau secara nyata, maka tidak akan ada kemajuan," ungkap Sri Mulyani dalam acara Munich Security Conference bertajuk "Power Shifts: Geopolitics of the Green Transition", yang dipantau secara daring di Jakarta, Sabtu, 18 Februari 2023.
Baca Juga: Cuaca Ekstrem, Pengelola Wisata di Puncak Diminta Waspada Bencana
Maka dari itu, prinsip adil dan terjangkau, kata dia, diterapkan di Indonesia secara nyata dalam mekanisme transisi energi yang sedang dirancang.
Indonesia kini sedang mendesain rencana pensiun dini terhadap tiga Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.
Untuk memberhentikan PLTU tersebut dalam rangka mengurangi emisi karbon, pemerintah memberlakukan pengurangan kontrak secara bertahap, salah satunya kepada pembangkit listrik independen (Independent Power Producer/IPP).
Pemberian kontrak terhadap PLTU batu bara pada awalnya adalah selama 30 tahun.
Dengan adanya target mengurangi emisi karbon, kontrak tersebut diperpendek menjadi 15 tahun.
