Network
SEPUTAR CIBUBUR – Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Saat ini lahan kelapa sawit mencapai sekitar 16,3 juta hektare (ha) yang tersebar di 317 kabupaten dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia. Diperkirakan 16 juta masyarakat Indonesia bergantung pada ekonomi kelapa sawit.
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdalifah Mahmud mengatakan besarnya potensi sawit ini harus dikelola dengan baik. Pasalnya bukan hanya soal energi, kelapa sawit juga menyangkut hajat hidup masyarakat Indonesia. Untuk itu dibutuhkan percepatan peremajaan kelapa sawit rakyat untuk menjaga keberlanjutan produksi.
“Karena sawit adalah punya kita dan kebanggaan kita. Kita harus bersama-sama berupaya untuk mengedepankan sumber ekonomi rakyat. Sawit harus kita bela, bukan hanya soal diekspor lebih besar, tetapi di dalam negeri sendiri harus dibela karena ada 16,2 juta rakyat yang bergantung dari sawit,” kata Musdalifah dalam paparannya di Seminar Nasional bertajuk Sawit Memerdekakan Rakyat Indonesia dari Kemiskinan yang diselenggarakan SAWITKITA.ID di Jakarta, Selasa (8/8/2023).
Baca Juga: Airlangga Diperiksa Kejagung Terkait Korupsi Izin Ekspor Minyak Sawit, Ini Tanggapan Presiden Jokowi
Hadir juga dalam diskusi Ketua Umum Gapki Eddy Martono, Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagio, dan Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal Sutawijaya.
Musdalifah tegas menyatakan Indonesia sejak 2011 sudah melakukan moratorium untuk melakukan deforestasi atau pembukaan lahan hutan baru untuk komoditas, termasuk untuk perkebunan sawit. Ia menilai ekosistem akan berubah dan muncul ekosistem yang baru. Indonesia harus terus beradaptasi dengan ekosistem yang baru tanpa harus merusak.
“Sawit tidak merusak. Namun negara lain terus menuding Indonesia merusak ekosistem lingkungan karena sawit. Sementara negara lain apakah tidak merusak ekosistemnya? Negara lain bisa merdeka dengan sumber daya alamnya, tetapi mereka mengganggu kita yang punya sumber daya alam dan ekonomi dari alam, yang menjaga ekonomi rakyat. Sementara kita berupaya menghasilkan produk energi berkelanjutan,” tegas dia.
Musdalifah memaklumi jika negara lain punya ketentuan atau regulasi tersendiri tentang lingkungan dan komoditas pangan ekspor. Seperti halnya EUDR dan regulasi 27 negara besar tidak bisa disalahkan karena setiap negara punya ketentuan masing-masing.
