Network
SEPUTAR CIBUBUR - Pemerintah terus mengembangkan konsep yang aplikatif sebagai solusi permanen kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada gambut. Diantaranya adalah mendorong adanya pengelola pada kawasan yang selama ini belum terkelola dan menerapkan pola budidaya permakultur.
Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sigit Reliantoro mengungkapkan sebagian besar lokasi karhutla pada tahun ini justru ada di lahan non gambut.
"Luas lahan gambut yang mengalami karhutla hanya 12,19%, sementara sisanya 87,81% terjadi di lahan mineral," kata Sigit saat webinar Nasional 'Menuju Solusi Permanen Kebakaran Lahan Gambut Jilid II', Kamis, 26 Oktober 2023.
Baca Juga: Tak Disangka! Jepang Kepincut Ventilator ICU Buatan Industri Dalam Negeri, Ukuran Kompak dan Ringan
Berdasarkan data KLHK, karhutla pada tahun 2023, periode hingga 30 September seluas 642.099,72 hektare. Lebih sedikit dibandingkan dengan yang terjadi pada tahun 2019 meski kemarau akibat el nino pada tahun ini lebih panjang. Pada tahun 2019 karhutla mencapai 869502,82 hektare.
Karhutla yang terjadi di lahan gambut hanya seluas 78.266,45 hektare. Sementara sisanya seluas 563.8333,27 hektare terjadi di lahan mineral.
Menurut Sigit karhutla pada lahan gambut adalah hasil dari upaya pemulihan lahan gambut yang dilakukan selama ini. Diantaranya adalah membuat pembasahan gambut dengan sekat kanal, menjaga serta melakukan pemantauan tinggi muka air.
Sampai saat ini sudah ada 3,9 juta hektare HTI maupun perkebunan yang sudah melakukan pemulihan hidrologis.
"Belajar dari kejadian di Sumatera Selatan, karhutla terjadi karena tidak ada pengelola secara formal. Kalaupun lahan ada pemiliknya tapi diterlantarakan seperti yang terjadi di pinggir jalan tol Palembang-Indralaya," jelas Sigit.
