Network
SEPUTAR CIBUBUR - Program transisi ke energi bersih demi pengurangan emisi gas rumah kaca membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Dukungan pendanaan berkelanjutan (sustainable financing) sangat diperlukan agar program tersebut tetap bisa menyediakan kebutuhan energi yang terjangkau bagi masyarakat.
Demikian dinyatakan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu dalam pidato kunci pembukaan diskusi panel bertajuk 'The Financing of Energy Transition: Balancing Sustainability and Affordability' di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim COP28 UNFCCC, Dubai, Uni Emirat Arab, Minggu, 3 Desember, 2023.
Febrio menyatakan investasi bagi transisi energi tidak hanya menghadirkan energi bersih, tetapi juga untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia, Sektor Energi Berperan Penting
Menurutnya, tantangan besar dalam transisi energi adalah bagaimana menyiasati besarnya pendanaan yang dibutuhkan ketika berpindah dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT).
Febrio juga menyatakan dalam transisi energi, dibutuhkan kolaborasi investasi di tingkat global. Menurut dia, Pemerintah telah menjalin kolaborasi dengan Multilateral Development Bank (MDB) dan Asian Development Bank (ADB) terkait pendanaan.
"Kita sudah diskusikan terkait crowding investment. Kita sadar bahwa program transisi energi tidak cuma berlangsung setahun, tetapi berlanjut hingga tahun-tahun mendatang, jadi strateginya harus jelas. Kami yakin (investasi) sektor swasta bakal datang ketika mereka lihat proyeknya telah siap," jelas dia.
Febrio optimis program transisi energi bisa berjalan dengan baik. Pasalnya, investor saat ini sudah menyuarakan perlunya dilakukan transisi energi bersih.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan, guna mengatasi krisis iklim dunia, komunitas global mesti bersatu. Terutama untuk mengatasi tantangan transisi ke energi hijau, baik dari sisi teknologi, kebijakan dan investasi.
