Network
SEPUTAR CIBUBUR - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah menyusun worst case scenario (skenario terburuk_red) bilamana kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak cukup efektif menekan tingkat positif harian covid19.
Meski demikian, diakuinya worst cese scenario membutuhkan dukungan anggaran sangat besar sehingga berkonsekuensi pada perubahan arah kebijakan dan sasaran dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dan Rencana APBN 2022.
“Mencermati keadaan dunia dan dalam negeri kita akibat covid19 dengan tingkat uncertainty tinggi, dan bila tidak terkelola dengan cukup baik, maka akan berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan kesehatan rakyat. Dan bila keadaan seperti ini berlangsung lama, maka akan berkonsekuensi mendalam terhadap APBN kita,” ujar Said di Jakarta, Senin (12/juli).
Baca Juga: Buka Akses Antar Desa, Kementerian PUPR Rampungkan Jembatan Gantung Mbah Buto di Jawa Timur
Sejauh ini terang Said skenario APBN ditahun 2021 dan 2022 adalah skenario pemulihan segala hal, terutama; sosial, ekonomi dan kesehatan.
Namun demikian, APBN belum memitigasi skenario gelombang demi gelombang dan pandemi berlangsung lebih lama.
“Minggu lalu saya telah menyarankan pemerintah untuk mulai melakukan refocusing anggaran. Akan tetapi melihat situasi dan potensi resiko yang ada, selain refocusing, pemerintah perlu melakukan kebijakan kebijakan lebih jauh yang komprehensif,” tuturnya.
Menurut Politisi Senior PDI Perjuangan ini, jika harus membuat kebijakan-kebijakan lanjutan, yang berdampak luas baik ekonomi, sosial dan kesehatan, termasuk dalam pelaksanaan worst case scenario maka pemerintah harus menjalin komunikasi dengan banyak pihak. Termasuk dengan para pelaku bisnis dan keuangan, dengan persiapan waktu komunikasi yang cukup.
Langkah ini penting guna mengantisipasi guncangan pada bisnis dan pasar keuangan yang sejauh ini masih berjalan dengan sehat.
