SEPUTAR CIBUBUR- Kordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman meminta Presiden Jokowi untuk membatalkan penunjukan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heri Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.
"Presiden semestinya membatalkan penunjukan HBD (Heru Budi)," kata Boyamin Saiman, Sabtu 8 Oktober 2022.
Presiden Joko Widodo telah menunjuk Heru Budi Hartono untuk menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan.
Baca Juga: Waspadai Wabah Baru Sifilis, Bintang Film Porno di Eropa Hentikan Aktivitas
Dalam jejak digital nama Heru Budi Hartono bukan nama yang asing bagi masyarakat. Heru pernah terseret dalam dugaan tindak pidana korupsi di DKI Jakarta.
Kemudian, ketika menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono pernah diperiksa KPK terkait kasus suap reklamasi laut Jakarta, tahun 2016 silam.
Tak hanya itu, nama Heru Budi Hartono juga disebut banyak tahu terkait kasus dugaan korupsi pembelian tanah Cengkareng dan Rumah Sakit Sumber Waras.
Baca Juga: Pamit ke Warga Jakarta, Anies Baswedan Siap Benahi Indonesia
Sebab, pada kasus dugaan korupsi tanah di Cengkareng saat Heru menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Gubernur Jakarta.
Heru diduga mengetahui banyak kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras saat Ahok jadi Gubernur DKI.
Selain itu, Perkumpulan Aktivis Jakarta (PAJ) pernah melakukan unjuk rasa dan mendesak Bareskrim Mabes Polri untuk memeriksa dan menangkap Heru Budi Hartono atas dugaan keterlibatan dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Pembangunan Rumah Susun di DKI Jakarta Tahun 2015 dan 2016 pada bulan April 2016.
Baca Juga: Tipu-tipu Berkedok Kos, Pengelola Judi Slot Online di Ruko Taman Palem Digerebek Polisi
Anies Baswedan dan Riza Patria akan segera meninggalkan jabatannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Keduanya akan mengakhiri jabatannya per 16 Oktober 2022 mendatang.***