SEPUTAR CIBUBUR-Sejumlah pihak menyayangkan gembar-gembor Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang ternyata tidak bernyali untuk mengungkap tuntas transaksi mencurigakan Rp300 triliun di kementerian tersebut.
Salah satunya rasa kekecewaan itu Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan.
Anthony Budiawan dalam Diskusi Publik bertema Membongkar Transaksi Gelap 300 T, Siapa Bermain?’ di Gedung Joang ’45, Jakarta, Senin 20 Maret 2023, yang digelar kelompok relawan Anies Baswedan Rakyat Indonesia Bersatu (ABRI-1) menyayangkan berbagai kasus yang menyeret Kementerian Keuangan (Kemenkeu) namun tidak pernah diusut tuntas secara mendalam.
Baca Juga: Indonesia Bantu Bibit Sawit Unggul ke Honduras
Padahal, Statement Pak Mahfud jelas bahawa 100% pegawai pajak memiliki pendapatan tidak normal dan KPK 134 pegawai pajak main saham.
Kemudian Mahfud mengeluarkan statement Rp300 triliun yang beredar di Kemenkeu.
“Saya bersimpati pada Pak Mahfud yang ingin membersihkan negara ini tapi saya lihat Pak Mahfud tidak berdaya melanjutkan ini,” tutur Anthony.
Baca Juga: Harita Nickel Gelar Obi Fishing Tournament Kedua, Ikan di Perairan Kawasi Masih Melimpah
Anthony mendesak transaksi gelap Rp300 triliun tersebut harus segera diungkap kepada publik secara tuntas.
Menurut Anthony, apabila kasus tersebut tidak diusut tuntas atau tidak diungkap semuanya maka akan berefek parah pada kemiskinan di Indonesia.
“Ini harus dibuktikan siapa saja yang terlibat. Ini Rp300 triliun bukan angka main-main, ini menyebabkan kemiskinan di Indonesia.
Baca Juga: Kejati Jabar Resmi Dijabat Oleh Ade Tajudin Sutiawarman Menggantikan Asep N. Mulyana
Peningkatan kemiskinan tiga tahun 2019-2022 angka kemiskinan naik 1,57 juta orang dan mengulang Maret-September 2022 naik 200 ribu,” ungkap Anthony.
Maka dari itu, dia menginginkan calon pemimpin yang dapat mensejahterakan rakyat ke depannya.
“Indeks korupsi makin memburuk dan kemiskinan bertambah. Saya menginginkan calon presiden memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat seluas-luasnya,” tegas Anthony.
Anthony mencontohkan selain transaksi Rp300 triliun, ada banyak kasus yang melibatkan eks pejabat pajak seperti Gayus Tambunan dan Angin Prayitno juga tak tuntas.
“Saya lihat pencucian uang kasus besar Gayus Tambunan dan Angin Prayitno dalam kasus penerimaan suap. Harta kekayaan mereka kalah besar dari suap mereka terima. Asal muasal kronologi sempurna Angin Prayitno pidana pencucian uang. Kasus ini tidak mengerucut siapa pemberi gratifikasi pajak yang tidak dibayarkan,” ujar Anthony geram.***