Network
SEPUTAR CIBUBUR - Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) mengingatkan semua pihak agar mencari solusi terbaik, bukan menebar berbagai stereotipe, stigma, peretasan dan ancaman terhadap 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengadukan nasibnya ke lembaga tersebut.
Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Sandrayati Moniaga, mengatakan Komnas HAM memprioritaskan penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM yang menimpa 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi buntut tidak lolosnya mereka dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) ylaksanakan pimpinan KPK.
"Dalam konsep HAM rekan-rekan yang melakukan upaya pemberantasan korupsi dapat dikatakan sebagai pembela HAM. Oleh karena itu mereka mendapat prioritas dan penanganan dari Komnas HAM," katanya pada Senin, 24 Mei 2021.
Baca Juga: LCGC Menguat, Ban Ramah Lingkungan Kian Prospektif
Komnas HAM memastikan pemenuhan HAM terhadap 75 pegawai KPK terpenuhi dan tidak mengalami pelanggaran HAM. Secara umum ia mengatakan setiap orang memiliki hak yang sama dan bebas dari diskriminas karena terdapat hak yang tidak dapat dikurangi.
Untuk menyelidiki permasalahan atau dugaan pelanggaran HAM di lembaga antirasuah itu, Komnas HAM telah menerbitkan standar norma pengaturan HAM. Hal itu akan digunakan dalam penilaian apakah benar terjadi pelanggaran atau tidak terhadap 75 pegawai KPK.
Sementara itu, salah seorang perwakilan wadah pegawai KPK Hotman Tambunan mengatakan laporan ke Komnas HAM merupakan upaya dalam menjaga harkat dan martabat.
"Setidaknya kami melihat ada sekitar delapan hal yang bersifat pelanggaran HAM kepada kami sebagai pegawai KPK," ujar Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal KPK tersebut.***
