Network
SE PUTAR CIBUBUR – Kisruh penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terus bergulir yang menyeret banyak pihak.
Pelaksanaan TWK ini dinilai sarat dengan kepentingan, terutama untuk menyingkirkan orang-orang tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan pimpinan KPK.
Mantan Direktur Pembinaan Jaringan Antara Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sujanarko yang juga dinonaktifkan karena tak lolos TWK, dengan tegas mengatakan bahwa pimpinan KPK itu tidak paham soal sistem rekrutmen alih status menjadi ASN.
Sujanarko juga menilai bahwa ada kemungkinan pimpinan KPK 'dikibuli' dan kemungkinan BKN dikendalikan oleh orang lain.
Baca Juga: KPK Anulir Status Kepegawaian Pegawai Tidak Lolos TWK Menjadi ASN
Mengapa bisa demikian, ia pun menjelaskan bahwa yang pertama, seharusnya sistem rekrutmen seperti ini dari awal melibatkan bagian KPK.
Yakni dalam konteks menyepakati metodologi, jenis pertanyaan dan tujuan assessment, dan itu tidak dilakukan sejak awal. Ia pun menilai Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron tak paham terkait apa yang harus dilakukan.
“Saya lihat pak Ghufron (Wakil ketua KPK) tidak paham terkait dengan apa yang harus dilakukan, saya lihat gak paham. Apa yang harus dikendalikan, apa yang harus dimonitoring, apa yang harus dievaluasi,” tutur Sujanarko.
Menanggapi hal itu, Ghufron membenarkan bahwa jika dikatakan pimpinan KPK tidak tahu materinya bahkan tidak tahu metodenya.
