Network
SEPUTAR CIBUBUR - Lima perhimpunan profesi dokter, yaitu Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (Papdi), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (Perdatin) dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia (Perki), mendesak Pemerintah Indonesia melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara menyeluruh dan serentak, terutama di Pulau Jawa.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) DR Dr Agus Dwi Susanto, SpP(K), FISR, FAPSR DR, Ketua Umum Perhimpunan Penyakit Dalam Indonesia (Papdi) Dr. Sally Aman Nasution, SpPD, K-KV, FINASIM, FACP, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia (Perki) DR Dr Isman Firdaus, SpJP(K), FIHA, FAPSIC, Ketua Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (Perdatin) Prof DR Dr Syafri Kamsul Arif, SpAn, KIC, KAKV - FACC,FESC, FSCAI, dan Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Prof Dr dr Aman Bhakti Pulungan, SpA(K) FAAP.
Desakan itu muncul setelah kasus Covid-19 di Indonesia meningkat sangat tajam. Berdasarkan data kasus harian dari Satgas Covid-19 pada 15 Mei 2021 angka penambahan kasus Covid-19 yaitu sebanyak 2.385 kasus.
Baca Juga: Jilid ke-8, PPKM Mikro Diperpanjang Lagi
Kemudian, kasus perlahan meningkat dan semakin meningkat tajam, tercatat pada 15 Juni terdapat 8.161 kasus, 16 Juni terdapat 9.944 kasus dan per 17 Juni 2021 sebanyak 12.624 kasus.
Jika dibandingkan dengan data 15 Mei, terjadi peningkatan kasus pada tanggal 17 Juni sekitar 500%, diikuti dengan peningkatan kasus kematian berkaitan dengan Covid-19.
Berdasarkan dari Dinkes DKI Jakarta bed occupation rate (BOR) untuk ruang isolasi dan ICU sudah hampir penuh. Data sampai 17 Juni 2021 tercatat sekitar 8.000 tempat tidur isolasi yang tersedia, sudah terisi 84% dan ruang ICU sudah terisi 74%.
Baca Juga: Investor Besar Didorong Gandeng UMKM
Sistem Kesehatan Indonesia dapat colaps jika pihak yang berwenang dan terlibat tidak segera melakukan upaya-upaya maksimal untuk penanganan Covid-19 ini.
