Network
SEPUTAR CIBUBUR - Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Kekerasan (Kontras) mengungkapkan kebijakan internal Kepolisian yang dikeluarkan kerap kali tidak berbanding lurus dengan realita di lapangan.
“Dalam periode ini, persoalan lama tetap muncul. Namun pola kekerasan baru juga menghantui publik,”ungkap Kontras dalam evaluasi kinerja Kepolisian RI yang ke 75 tahun pada 1 Juli 2021, melalui situs webnya yang diterbitkan sebagaimana dilihat Seputar Cibubur, hari ini.
Kontras menyebutkan institusi Kepolisian yang berada di tingkat kota madya (Polres) sebagai aktor dominan pelaku kekerasan yang dilakukan para anggotanya di lapangan.
Namun demikian prilaku kekerasan tidak jarang pula dilakukan para anggota kepolisian yang bertugas di tingkat Polda, sampai ke tingkat sektor kecamatan (Polsek).
Baca Juga: Ini Wilayah yang Dikenai PPKM Darurat di Jawa dan Bali, Berlaku Mulai 3 Juli Hingga 20 Juli 2021
Berdasarkan data yang dicatat lembaga itu tercatat 651 kasus kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. “Kami menemukan mayoritas kasus kekerasan terjadi di tingkat Polres dengan total 399 kasus, sedangkan pada tingkatan Polda terdapat 135 kasus dan 117 kasus.”
Menurut Kontras, tindak kekerasan yang paling banyak dilakukan adalah penembakan pada penanganan aksi kriminal. Penembakan ini telah menyebabkan 13 orang tewas dan 98 orang luka-luka. Pada Polres, 250 penembakan terjadi dari 208 aksi kriminal yang ada.
Angka ini disusul oleh Polsek yang melakukan 81 penembakan dari sejumlah 71 aksi kriminal. Sedangkan, di tingkat Polda terjadi 59 penembakan dari 39 aksi kriminal. Banyaknya korban jiwa yang disebabkan oleh penggunaan senjata api yang tidak sesuai prosedur merupakan bentuk penggunaan kekuatan yang berlebihan dan tindakan sewenang-wenang oleh aparat kepolisian.***
