Network
SEPUTAR CIBUBUR – Kementerian PUPR melalui Inspektorat Jenderal bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian PUPR mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi melalui Gerakan ‘Saya Perempuan Anti Korupsi’ (SPAK) dalam rangka pelaksanaan program pembangunan budaya integritas di lingkungan Kementerian PUPR.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan peran keluarga sangat sentral untuk menghindari tindakan korupsi terutama peran ibu sebagai figur utama dalam membina keluarga, karena sebagian besar waktu dan pikiran ibu dicurahkan untuk mendidik anak dan mendampingi suami.
Baca Juga: Menteri Basuki : Kementerian PUPR Harus Fathanah Dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
“Keluarga dapat diibaratkan bangunan rumah, dimana pondasi merupakan bagian utama untuk menyokong konstruksi seluruh rumah. Seperti itulah pentingnya peran seorang ibu dalam membina pembentukan karakter budaya anti korupsi dalam keluarga,” kata Menteri Basuki dalam sambutannya yang dibacakan oleh Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T. Iskandar dalam pembukaan acara Sosialisasi Pembangunan Budaya Integritas Kementerian PUPR melalui Gerakan SPAK di Kota Jayapura, Rabu (27 Oktober 2021).
Menteri Basuki menjelaskan, peran ibu sangat penting dalam penanaman karakter termasuk di dalamnya nilai kejujuran yang merupakan cikal bakal anti korupsi. Menurutnya, keberhasilan pegawai Kementerian PUPR dalam melaksanakan tugas pasti karena dukungan penuh dari seorang istri atau ibu. “Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya berpesan kepada para ibu DWP agar menjauhkan keluarga dari dua hal yaitu narkoba dan korupsi," terangnya.
Menteri Basuki menegaskan bahwa pencegahan korupsi berkaitan erat dengan integritas yang dapat diartikan sebagai melakukan suatu pekerjaan secara baik dan benar sesuai dengan norma-norma yang ada tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Kementerian PUPR memiliki tantangan besar ke depannya untuk menjadikan setiap insan PUPR yang berintegritas.
"Saya menginginkan bahwa apa yang kita tinggalkan bukan jalan tol 1000 km dan 65 bendungan, tetapi bagaimana kita meninggalkan institusi Kementerian PUPR sebagai institusi yang kredibel dan dipercaya masyarakat. Itu asa yang dibangun untuk dapat diestafetkan kepada insan muda PUPR. Hal ini sejalan dengan sosialisasi gerakan SPAK yang terus dilaksanakan, karena kami sangat membutuhkan peran besar para ibu dalam pembangunan budaya integritas di Kementerian PUPR secara menyeluruh," kata Menteri Basuki.
Penasihat DWP Kementerian PUPR Kartika Basuki Hadimuljono mengatakan sosialisasi gerakan SPAK yang sedang dilakukan serentak di Kota Jayapura dan Kota Manokwari ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sosialiasi gerakan SPAK yang telah berjalan sejak tahun 2019 di berbagai wilayah kerja Kementerian PUPR di seluruh Indonesia dan telah diikuti sebanyak 1796 peserta. Peserta acara terdiri dari para PNS perempuan Kementerian PUPR yang menjabat Kepala Satuan Kerja (Satker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta para istri Kepala Balai, Kepala Satker, dan PPK.
