UU HAM Mendesak Direvisi, Ini Alasannya

- 12 Agustus 2022, 23:05 WIB
Liona Nanang Supriatna, pakar hukum HAM yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar). Foto: unpar.ac.id
Liona Nanang Supriatna, pakar hukum HAM yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar). Foto: unpar.ac.id /

Lebih lanjut President The Best Lawyers Club Indonesia (BLCI) ini mengungkapkan bahwa asas-asas dasar penghormatan terhadap HAM harus secara tegas dan rinci diatur, terlebih adanya ratifikasi perjanjian internasional tentang HAM setelah UU HAM lahir.

Baca Juga: Sah, Kapolri Putuskan Bubarkan Satgasus Merah Putih Polri Pimpinan Ferdy Sambo
Penegasan asas-asas dasar HAM ini, tandas Liona, penting secara eksplisit diatur mengingat dalam praktiknya pelanggaran-pelanggaran terjadi karena asas-asas dasar tidak secara tegas mengaturnya misalnya asas-asas dasar dari kelompok minoritas yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam UU HAM.

Kemudian, sambung Liona, masalah yang disoroti secara tajam adalah Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar. Bahwa setiap warga negara berhak untuk memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing, negara juga tidak bisa melarang aliran atau agama apapun yang diyakini dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sepanjang untuk kedamaian lahir batin dan tidak bertentangan dengan hukum.

Masalah yang paling krusial dalam HAM dan kebebasan dasar, lanjut Alumni Lemhannas RI Angkatan 58 ini, adalah munculnya konflik pendirian rumah ibadah sekaligus juga merupakan kontroversi dalam kebebasan beragama.

Baca Juga: RedDoorz Apresiasi Agoda Buka Pintu kepada 1,5 Juta Tamu Selama Pandemi
“Secara prinsip, kebebasan beragama dan berkeyakinan mencakup hak untuk beribadah. Sayangnya, konflik pendirian rumah ibadah masih terjadi hingga saat ini. Salah satu konflik yang terjadi adalah penolakan dan pelarangan pendirian rumah ibadah,” ucapnya.

Pemerintah, tandas Liona, harus menjamin tersedianya rumah ibadah bagi rakyatnya dan perijinan bukanlah merupakan suatu kendala bagi kebebasan dasar ini.

Kemudian kebebasan berpendapat yang seringkali dimaknai secara mutlak mengakibatkan kebebasan berpendapat yang tanpa batas.

“Perkembangan teknologi yang pesat mengalihkan trend menyampaikan pendapat melalui media tulis ke media sosial. Tanpa pengatarun secara jelas dan tegas, berpotensi menyebabkan pelanggaran HAM pencemaran nama baik, dan merusak ke-bhinneka-an dan pada akhirnya akan mendegradasi pernghormatan HAM,” tegas Liona yang juga Penasihat Lawyers Social Indonesia (Lysoi).

Permasalahan selanjutnya, masih kata Liona, adalah bagaimana kaidah hukum internasional khususnya tentang Konvensi Hak Asasi Manusia yang telah diratifikasi oleh negara menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia. Diskusi ini seringkali terbatas pada teori Monisme dan Dualisme yang justru teori ini sudah usang.

Baca Juga: Ketua Komnas HAM Miris Lihat Bharada E jadi Tumbal Kasus Pembunuhan Brigadir j

Halaman:

Editor: Ruth Tobing


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x