Network
SEPUTAR CIBUBUR - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memberikan penghargaan kepada Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M. atas perjuangannya mempertahankan kedaulatan maritim Indonesia.
Penghargaan itu diberikan kepada perwakilan keluarga mendiang Mochtar Kusumaatmadja pada acara puncak Hari Maritim Nasional ke-58, Selasa 27 September 2022.
Dalam sambutannya, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan penghormatan terhadap salah satu putra terbaik bangsa itu.
Luhut mengatakan, “sekarang seluruh rakyat bersatu padu melanjutkan perjuangan Almarhum, untuk membangun Negara yang besar ini dengan memanfaatkan potensi sumberdaya kelautan yang berlimpah.”
Ahli hukum laut, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja berjasa atas gagasannya soal Konsep Negara Kepulauan (Archipelagic State Concept). Konsep ini diperjuangkan lebih dari 25 tahun, akhirnya diakui Dunia lewat United Nations Convention on Law of the Seas 1982 (UNCLOS’82) di Jamaica.
Sejak Perdana Menteri Juanda mendeklarasikan Deklarasi Juanda, pada 13 Desember 1957, tentang penentuan Batas Laut Teritorial, yang lebarnya 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau pulau Negara Indonesia, maka para ahli hukum laut Indonesia bersama para diplomat Indonesia, dimotori Mochtar Kusumaatmadja, berjuang selama 25 tahun di berbagai Sidang dan Pertemuan Internasional Tentang Hukum Laut guna memperjuangkan Konsep Negara Kepulauan tadi.
Baca Juga: Berlindung dari Alasan Sakit, Polri akan Evaluasi Kesehatan Istri Ferdy Sambo
Akhirnya, pada UNCLOS 1982, tanpa satu letupan peluru dan tanpa satu tetes darah mengalir, wilayah laut Indonesia bertambah luas menjadi 5,4 juta kilometer persegi, terdiri laut teritorial, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, serta pengakuan Internasional atas tiga jalur transportasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
Mochtar Kusumaatmadja wafat pada 6 Juni 2021. Guru Besar Universitas Padjadjaran ini pernah menjabat Menteri Kehakiman RI (1974-1978) dan Menteri Luar Negeri RI (1978-1988).
