Network
Setidaknya terdapat dua indikator Bidang Perumahan dalam RPJMN 2020-2024 yaitu kriteria rumah layak huni dan rasio KPR terhadap PDB. Capaian rumah tangga yang tinggal di rumah layak huni pada tahun 2021 sebesar 60,90 persen, sedangkan capaian Rasio Outsanding KPR terhadap PDB Indonesia tahun 2020 sebesar 3,22 persen.
"Penyebab terbesar ketidaklayakhunian disebabkan minimnya akses sanitasi layak dan fisik bangunan yang tidak cukup handal. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara kelima dengan angka rasio Outsanding KPR terhadap PDB terendah di Asia Tenggara, setelah Thailand dan Philipina," katanya
Ke depan, imbuhnya, Indonesia akan menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni di Indonesia adalah angka backlog kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 12,75 juta unit sedangkan pertumbuhan Kepala Keluarga (KK) baru mencapai 700.000-800.000 per tahun.
Adanya cara – cara yang konvesional, dengan hanya bertumpu pada anggaran Pemerintah, ataupun hanya dengan membiarkan pasar bekerja dengan caranya, diyakini tidak akan bisa mengejar target – target Pemerintah dalam RPJMN 2020 – 2024, termasuk juga dalam menghadapi tantangan backlog kepemilikan rumah. Kementerian PUPR meyakini bahwa target – target dan tantangan backlog perumahan ini hanya akan bisa dilaksanakan secara kolaboratif dari semua stakeholder.
"Rumah merupakan cikal bakal peradaban bangsa, sekaligus penentu kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Rumah layak huni yang sehat dan aman akan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat, terlebih saat ini negara kita sudah dalam masa pemulihan pandemi Covid -19. Di tengah masa pandemi Covid - 19 ini, rumah tidak sekedar sebagai tempat tinggal, tapi berfungsi juga sebagai tempat bekerja, sekolah, bermain, ibadah, bahkan sebagai rumah sakit seperti untuk isolasi mandiri," terangnya.
Pemerintah bersama stakeholder bidang perumahan, katanya, siap berkolaborasi untuk menyediakan rumah yang layak huni, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah berusaha mendorong pertumbuhan sektor properti dan konstruksi perumahan dari sisi supply melalui Program Sejuta Rumah (PSR) yang merupakan program kolaborasi dengan semua stakeholder perumahan.
"Pemerintah mengharapkan dukungan dari semua stakeholder, terutama para pelaku pembangunan yang tergabung dalam APERSI untuk bersama-sama berkolaborasi melaksanakan pembangunan perumahan demi menyongsong masa depan bangsa Indonesia yang lebih sejahtera," harapnya.
Sementara itu, Ketua Umum APERSI Junaidi Abdillah menerangkan siap mendukung pemerintah dalam penyediaan rumah bagi MBR. Di usia 24 tahun ini, dirinya juga mengajak para pengembang perumahan yang tergabung dalam asosiasi APERSI untuk bangkit dan maju pasca pandemi.
"Kami akan terus membangun rumah bagi MBR supaya pengembang di Indonesia bisa bangkit dan maju pasca pandemi," katanya.
