Network
SEPUTAR CIBUBUR - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta dukungan keterbukaan data dari semua stakeholder khususnya dari pengembang swasta seperti Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) untuk mendukung ketercapaian Program Sejuta Rumah.
"Kementerian PUPR mengapresiasi kinerja pengembang yang masuk dalam asosiasi APERSI yang telah berpatisipasi dan berkontribusi dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat Indonesia selama 24 tahun terakhir ini. Pengembang yang tergabung dalam Apersi juga bisa dikatakan sebagai pahlawan perumahan karena membangun rumah untuk masyarakat," ujar Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam “Perayaan Hari Ulang Tahun Apersi ke-24 Tahun” yang di Jakarta, Kamis (10/11/2022).
Baca Juga: Kementerian PUPR : Capaian Program Sejuta Rumah Tembus 979.592 Unit
Menteri PUPR juga berharap usulan, masukan, dan ide – ide baru dapat dihasilkan dari anggota Apersi dalam sehingga dapat berkontribusi untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pemulihan ekonomi nasional dan memastikan kebutuhan pokok papan bagi seluruh anak Bangsa.
"Semoga Apersi dapat tetap memupuk semangat dalam penyediaan rumah layak huni di Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih, dan selamat ulang tahun bagi APERSI yang ke-24," katanya.
Pada kegiatan tersebut tampak hadir Ketua Umum APERSI Junaidi Abdillah, Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Irm Afriansyah Nur, Ketua Umum REI Totok Lusida, Bupati Malang, Bupati Bekasi,
Bupati Karawang, Bupati Bogor dan Bupati Kubu Raya, perwakilan Bank BTN dan BP TAPERA.
Pemerintah terus berupaya mendorong ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat khususnya bagi MBR, baik melalui program pembangunan rumah baru, peningkatan kualitas dan bantuan kemudahan pembiayaan perumahan.
Salah satu wujud nyatanya adalah dengan mengalokasikan anggaran sejumlah Rp. 25,18 Triliiun untuk kuota pembiayaan KPR Subsidi FLPP TA 2023 sejumlah 220.000 unit, dan Rp. 850 Miliyar untuk pembiayaan kepemilikan rumah melalui TAPERA sejumlah 10.000 unit.
"Kami juga minta komitmen serius dari para pelaku pembangunan dan pelaku sektor perumahan untuk menjaga kualitas rumah subsidi, karena didalamnya terdapat anggaran APBN yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk menjaga kualitas bangunan rumah, Kementerian PUPR akan terus memperkuat sisi penawaran dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk memantau kualitas bangunan rumah bersubsidi," tandasnya.
Lebih lanjut, Menteri PUPR menerangkan, dalam RPJMN 2020-2024 menargetkan pada tahun 2024 sebanyak 70 persen rumah tangga menempati hunian layak, baik dengan intervensi langsung pemerintah ataupun dengan intervensi tidak langsung.
