Network
SEPUTAR CIBUBUR - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR dengan agenda penyampaian ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2022 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Selanjutnya sesuai Undang-Undang No 42 tahun 2014, DPR memiliki kewajiban menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut.
Rapat Paripurna DPR digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6/2023). Puan memimpin Rapat Paripurna didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, Lodewijk F Paulus dan Rachmat Gobel.
"Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR RI dan DPD RI selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat," kata Puan saat memimpin rapat.
Adapun LHP LKPP 2022 ini disampaikan oleh Ketua BPK RI Isma Yatun. Selain itu, BPK turut menyampaikan Laporan Hasil Review Pelaksanaan Transparansi Fiskal yang secara umum menunjukkan Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria transparansi fiskal berdasarkan praktik terbaik internasional.
Baca Juga: Puan: Kunjungan Kaisar Naruhito Momentum Penguatan Hubungan RI-Jepang
Dalam ikhtisar tersebut juga memuat temuan pemeriksaan yang secara keseluruhan bernilai Rp 25,85 triliun dengan rincian temuan terkait ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp11,2 triliun, serta temuan ketidakpatuhan Rp14,65 triliun.
"DPR mempunyai tugas membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK," jelas Puan.
Selanjutnya, DPR menerima hasil pemeriksaan atas pengelolaan penyertaan modal negara (PMN) di BUMN menyimpulkan bahwa pengelolaan Penyertaan Modal Negara (PMN) di BUMN tahun 2020-semester I tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai kriteria dengan pengecualian.
Baca Juga: Puan: Jadi Ajang UMKM Jual Produknya, PRJ Event Penggerak Ekonomi
