Network
SEPUTAR CIBUBUR - Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono dan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Agus Justianto menyampaikan kuliah umum di Auditorium Sylva Pertamina Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Bogor, Sabtu, 14 Oktober 2023.
Kuliah umum ini merupakan rangkaian dari Forestry Update Course (FUCo) yang diinisiasi KLHK dan Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia (FOReTIKA). Peserta kuliah umum merupakan mahasiswa Program Studi Kehutanan yang hadir offline di kampus Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University sebanyak 150 orang, serta hadir online lebih dari 700 mahasiswa Prodi Kehutanan seluruh Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Sekjen KLHK Bambang Hendroyono menyampaikan materi tentang Arah dan Kebijakan Nasional Pembangunan Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang dibagi menjadi 4 sub judul yaitu Pengantar Pembangunan Kehutanan dan Lingkungan; Landscape and Seascape sebagai Basis Pembangunan Kehutanan dan Lingkungan Hidup; Sejarah kebijakan pembangunan kehutanan dan lingkungan dari waktu ke waktu; serta Arah dan kebijakan nasional kehutanan dan lingkungan Indonesia pasca UUCK dan ke depan.
Baca Juga: Rugikan Rakyat Kecil, Menkominfo Tutup 400 Ribu Konten Judi Online
Bambang menekankan pembangunan nasional kehutanan dan lingkungan hidup dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (green economy). Hal ini merupakan sebuah keniscayaan dan hal mutlak yang harus dilakukan untuk mewujudkan Visi NKRI/tujuan bernegara dan menjawab Global Risks, Crisis and Megatrend 2045.
"Jadi arah pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup kita ke depan harus terintegrasi landscape-seascape, yang menjamin proses, fungsi dan produktivitas lingkungan hidup yaitu kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat, begitu juga udara/atmosfer, lahan, air, laut dan keanekaragaman hayati, juga menjamin keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Sementara itu, Dirjen PHL Agus Justianto menyampaikan materi khususnya terkait tugas dan fungsi Ditjen PHL melalui paparan tentang Perkembangan dan Masa Depan Pengelolaan Hutan Lestari Indonesia: Arah dan Kebijakan Pemerintah.
Agus mengatakan pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan produktivitas hutan antara lain dengan pengembangan multiusaha kehutanan. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan sinergi parapihak antara lain Pemerintah, asosiasi dunia usaha, Pakar/Akademisi, organisasi profesi, dan masyarakat (inklusif).
Pengembangan multiusaha kehutanan juga memerlukan kesiapan finansial PBPH dan integrasi hulu – hilir –pasar. Selain itu, penguatan kapasitas dan peran serta masyarakat sekitar hutan perlu didorong dalam pengembangan multiusaha kehutanan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja.
