Network
SEPUTAR CIBUBUR- Wihadi Wiyanto mensinyalir adanya politisasi terkait banyak Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kalapas diganti menjelang pemilu 2024.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra itu pun mempertanyakan sikap Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Hal tersebut disampaikan Wihadi saat rapat kerja bersama Menkumham Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa 21 November 2023.
Baca Juga: Diduga Peras Syahrul, Firli Bahuri terancam Hukuman Seumur Hidup
“Pertanyaannya sekarang, ada apa ini dekat-dekat Pemilu, Kalapas diganti semua. Dan, saya mendengar sepertinya ada pakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan Pj Sekjen untuk memenangkan daripada salah satu capres,” ujar Wihadi.
Wihadi mengaku awalnya hanya mengetahui ada sejumlah Kalapas di wilayah Jawa Timur yang diganti. Dia mengetahui itu karena terjadi di dapilnya.
Setelah dicek lebih lanjut, ternyata bukan cuma di Jatim, tetapi juga di banyak daerah lainnya. Ia kemudian mempertanyakan urgensi kebijakan itu. Wihadi menyoroti bahwa Lapas merupakan wilayah khusus.
Baca Juga: Pembunuhan Subang Terungkap, Yosep Bunuh Isteri dan Anak Gegara Uang Rp30 Juta
Ketika pemilu, semua petugas pemungutan suara berasal dari kalangan sipir masing-masing lapas. Anggota KPU dan saksi-saksi dari partai politik tidak bisa terlibat langsung di lokasi.
