Network
Proyek dan Program ini lalu dimasukkan kedalam perencanaan Bappenas, sedang untuk pelaksanaannya diawasi BPKP dengan koordinasi, sinkronasi dan pengendalian kegiatan oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi.
Pembangunan kawasan dengan total anggaran Rp392 trilyun ini mencakup pembangunan sektor jalan dan jembatan, pembangunan sektor jalan tol, pembangunan sektor infrastruktur, seperti pembangunan pengaman pantai dan breakwater, Pembangunan Sektor Pasar dan Perguruan Tinggi, diantaranya pembangunan Politeknik di Majalengka, Pembangunan Sektor Sarana dan Prasarana Pemukiman, Pembangunan Sektor Perhubungan diantaranya reaktivasi beberapa jalur kereta api di Jawa Barat yang sudah lama tidak berfungsi, Pembangunan Kawasan Industri, serta pembangunan kawasan pertanian.
Baca Juga: BMKG Perkirakan, Maret Indonesia Masuk Musim Kemarau
Djoko Hartoyo menyampaikan bahwa perencanaan terintegrasi dengan program tersusun rapi, di bawah payung hukum yang jelas membuat para investor luar negeri juga tertarik untuk turut berinvestasi. Misalnya, pembangunan jalan tol dari Pelabuhan Patimban ke Tol Cipali yang dibiayai oleh JICA Jepang. Juga pembangunan Politeknik di Majalengka yang lahannya disediakan oleh Pemda, pembiayaannya didukung Kemendibudristek dan Kemen PUPR, sedang pihak swasta dari Korea Selatan tertarik untuk membiayai secara hibah pengecatan seluruh bangunan Politeknik ini dengan garansi 5 tahun.
Para peserta diskusi sepakat bahwa pola pembangunan wilayah terintegrasi seperti ini, dari perencanaan yang “Bottom Up”, dan didukung multi-pemangku kepentingan serta memiliki aspek legalitas yang kuat, sangat mungkin untuk direplikasikan di wilayah lain di Nusantara ini. ***
