Network
Sekembali para ahli muda Indonesia ke tanah air, mereka membangun industri ini dari “hilir” dengan mengembangkan beragam aplikasi teknologi remote sensing untuk eksplorasi geologi, kehutanan, kelautan, pertanian, perencanaan wilayah dan kota, pemetaan sumberdaya alam serta untuk penanggulang bencana.
Daftar Proyek Proyek “Blue Book” Bappenas disisir satu persatu guna diinventarisasi proyek proyek mana yang bisa menggunakan teknologi remote sensing. Lalu sebuah perangkat lunak pengolahan citra digital satelit, diberi nama CITRA 88, dibangun oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan disebarkan kepada para calon pengguna secara gratis. Alhasil, dalam tempo 4 tahun, jumlah pengguna data remote sensing semakin banyak dan pasar industri jasa ini mulai terbentuk.
Kebijakan selanjutnya diarahkan ke “hulu” dengan membangun Stasiun Bumi Satelit Remote Sensing di Parepare, Sulawesi Selatan, yang mulai beroperasi pada tahun 1994. Data satelit Landsat, SPOT, Radarsat dan NOAA sudah bisa diterima langsung oleh Stasiun Bumi Parepare.
Di samping itu, pengembangan pasar pengguna data remote sensing terus di gencarkan, berbagai uji-coba teknologi berikut aplikasinya terus dilaksanakan, termasuk penggunaan data satelit radar interferommetry untuk memprediksi erupsi gunung berapi, serta memantau pergerakan sesar/patahan dalam hitungan milimeter per tahun.
Bencana El Nino yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan hebat tahun 1997 di Tanah Air, membuka pasar aplikasi remote sensing lebih luas lagi, termasuk interpretasi “Hot Spot” dari data satelit NOAA tentang posisi lintang-bujur hutan yang terbakar, serta upaya pemadaman kebakaran hutan dengan teknologi modifikasi cuaca serta pemboman air dari udara. Istilah “Hot Spot” sekarang sudah memasyarakat. Juga uji coba teknologi Light Detection & ranging (LIDAR) serta Laser Airborne Depth Sounder (LADS) untuk pembuatan peta batimetri dasar laut sudah dilaksanakan para ahli BPPT di wilayah perairan Pulau Enggano, Sumatera Bagian Selatan pada tahun 1994.
Tahapan terakhir dari upaya pengembangan “Hulu” adalah membangun satelit remote sensing sendiri, dan ini berhasil diluncurkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) pada tahun 2007. Saat ini telah beroperasi 4 satelit remote sensing buatan LAPAN, dan diharapkan satelit ke 5 akan meluncur pada tahun 2024 ini.
Indroyono juga menjelaskan bahwa pasar untuk pengembangkan suatu industri berbasis teknologi perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan. Pasca Reformasi 1998, beragam undang-undang dan Peraturan Pemerintah telah terbit agar penggunaan data satelit remote sensing dapat lebih memasyarakat, diantaranya UU No.21 tahun 2013 Tentang Keantariksaan, UU No.4 tahun 2011 tentang Geospasial, serta UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kesemuannya memasukan remote sensing dan Sistem Informasi Geografis didalamnya. Belum lagi beragam Peraturan Presiden, Instruksi Presiden serta Peraturan Menteri yang mengatur beragam penggunaan data remote sensing, sekarang sudah tersedia.
Dengan semakin gencarkan permasalahan perubahan iklim Dunia, perlu dilaksanakan aksi mitigasi termasuk transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan guna menurunkan emisi gas rumah kaca semaksimal mungkin.
Indroyono menyodorkan peran ahli geologi dan eksplorasi untuk menerapkan teknologi remote sensing ini untuk mencari dan menemukan potensi gas hidrogen alam (Natural Hydrogen) di wilayah Nusantara, yang sampai saat ini belum pernah dieksplorasi oleh ahli ahli kita.
Baca Juga: Tiga Nama Digadang Gadang Gantikan Menkeu Sri Mulyani di Kabinet Prabowo Gibran
