Network
SEPUTAR CIBUBUR-Komisi VI DPR RI mempertanyakan peran pengawasan Kementerian BUMN (BUMN), holding BUMN Tambang MIND ID hingga jajaran Komisaris dalam melakukan pengawasan di PT Timah Tbk.
Hal itu disampaikan sejumlah anggota Komisi VI dalam rapat dengar pendapat dengan manajemen Timah di Jakarta, Selasa 2 April 2024.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Harris Turino mengatakan peran jajaran komisaris perseroan patut dipertanyakan, karena dinilai tidak melakukan pengawasan secara baik.
Baca Juga: Kejagung Bakal Sita Lagi Harta Harvey Moes dan Sandra Dewi
“Kalau kita tindak lanjuti, di mana peran komisaris mengawasi? Rasanya, kami di Komisi VI juga kaget kalau ada masalah seperti ini,” ujarnya.
Senada Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin juga mempertanyakan peran pengawasan komisaris TINS hingga Kementerian BUMN.
“Kami juga ingin tahu pertanggungjawaban komisaris di PT Timah seperti apa. Tidak mungkin mereka tidak tahu, jadi jangan cuma makan gaji buta itu komisaris dan bagaimana selama ini Kementerian BUMN melakukan pengawasan? Kan setiap tahun ada pembahasan,” tuturnya.
Baca Juga: Sandra Dewi Minta Berita Harvey Moeis Tak Diplintir
Dalam skandal korupsi di PT Timah, diketahui terdapat beberapa oknum yang mengakomodasi kegiatan penambangan timah secara ilegal di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) perseroan pada 2015 – 2022 di Provinsi Bangka Belitung.
Bekukan Bisnis HM
Sebelumnya Mufti Aimah Nurul Anam juga telah minta Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk menghentikan semua kegiatan bisnis Harvey Moeis, Helena Lim dan Robert Bonosusatya hingga semua persoalan kelar.
"Kami ingin pak Menteri untuk menghentikan semua kegiatan Harvey Moeis, Helena Lim dan Robert Bonosusatya. Kami dengar semuanya bisa bisnis tambang batu bara dan lainnya, "kata Mufti dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Investasi / Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Senin 1 April 2024.
Baca Juga: Diduga Ngantuk, Artis Mandala Shoji Kecelakaan di Gerbang Tol Cibubur
Mufti juga mengingatkan Bahlil bahwa kerugian negara akibat ulah ketiga oknum tersebut yang mencapai Rp271 triliun sangat besar.
“Uang sebesar itu kalau dihitung-hitung rakyat harus nyari-nyari satu miliar per hari, maka uang itu baru bisa kembali 720 tahun.”
"Pak menteri kenal dia mafia tambang besar di negara kita. Kami minta semua tambang terkait dengan mereka dicabut atau dihentikan sampai urusan ini benar-benar tuntas," kata dia.***
