Network
SEPUTAR CIBUBUR – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai pengentasan masalah perumahan di daerah bisa diselesaikan jika ada sinergitas yang baik antara pemerintah daerah, sektor swasta dan pemerintah pusat. Dalam hal ini, adanya kemudahan perijinan serta dukungan penyaluran corporate social responsibility (CSR) dari sektor swasta serta perusahaan-perusahaan di derah dalam penyaluran bantuan perumahan dapat membantu masyarakat memiliki hunian yang layak huni.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR saat menerima audiensi Walikota Prabumulih H Ridho Yahya di Kantor Direktorat Jenderal Perumahan Gedung G Kementerian PUPR beberapa waktu lalu.
“Pelaksanaan program perumahan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Semua pihak harus terlibat baik pemerintah daerah, sektor swasta maupun masyarakat. Kota Prabumulih telah memiliki program perumahan yang cukup baik dan kami siap memberikan dukungan terhadap pemenuhian kebutuhan rumah bagi masyarakat di sana,” ujar Khalawi.
Menurut Khalawi, pemerintah akan terus mendorong pelaksanaan pembangunan hunian yang layak bagi masyarakat melalui Program Sejuta Rumah. Hal itu dikarenakan rumah yang layak bagi masyarakat merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.
“Pemda juga harus memiliki kebijakan yang mendukung program perumahan serta melakukan inovasi dan sinergi antar pemangku kepentingan bidang perumahan di daerahnya masing-masing. Jika masalah rumah di daerah dapat tertangani dengan baik, maka secara tidak langsung masyarakatnya juga akan lebih sejahtera dan sehat,” terangnya.
Sementara itu, Walikota Prabumulih H Ridho Yahya mengungkapkan, masalah rumah merupakan salah satu hal mendasar yang harus dipenuhi. Program perumahan khususnya Program Sejuta Rumah ini merupakan program Presiden Joko Widodo yang harus didukung oleh semua pihak dan menjadi bagian dari pelaksanaan program PBB yakni Rumah Untuk Semua.
Pemkot Prabumulih, imbuhnya, juga telah melaksanakan pembangunan perumahan bagi masyarakat dulu dan selalu mendukung Program Sejuta Rumah. Namun di daerah Prabumulih, pemerintah kota juga mengumpulkan dana pembangunan perumahan untuk masyarakat melalui dana infaq pegawai.
“Jadi pegawai di Pemkot Prabumulih yang bergaji Rp 3 juta menyisihkan Rp 100.000, penghasilan Rp 2 juta sekitar Rp 60.000 yang penghasilannya Rp 1 juta memberikan infaq Rp 10.000. Melalui pengumpulan dana infaq PNS tersebut, kami mampu membangun 10 rumah baru untuk orang miskin per bulan. Jadi total rumah yang kami bangun per tahun sekitar 120 rumah,” terangnya.
