Network
SEPUTAR CIBUBUR - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) siap menggelar rights issue setelah pemerintah mengumumkan akan menambah modal perseroan sebesar Rp2 triliun melalui penyertaan modal negara (PMN). Dana hasil rights issue akan digunakan perseroan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Penambahan modal ini murni untuk mendukung bisnis BTN dalam rangka pemenuhan rumah rakyat yang jumlahnya terus meningkat walaupun pada masa pandemi sekalipun disamping backlog yang sudah ada dan tetap harus dipenuhi kebutuhannya,” ujar Wakil Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dalam siaran pers di Jakarta yang dilihat seputarcibubur.com, Jumat 9 Juli 2021.
Menurut Nixon LP Napitupulu, penambahan modal BTN ini murni untuk menjaga rasio permodalan perseroan, sedangkan aspek likuiditas dapat dipenuhi baik melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun melalui pengembangan dana pihak ketiga. “Penyediaan KPR untuk memiliki rumah bagi segmen MBR ini membutuhkan penambahan modal, karena untuk menjaga ketentuan rasio permodalan (CAR) sebesar di atas 18% pada 2024,” jelasnya.
Baca Juga: Bank BTN Gelar Akad Perdana KPR Subsidi untuk Pegawai Honorer Kementerian PUPR
Nixon LP Napitupulu menegaskan, sebagai bank yang fokus pada pembiayaan perumahan, peran BTN sangat penting sebagai motor penggerak ekonomi khususnya dalam sektor properti. Apalagi properti termasuk sektor yang menjadi andalan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi.
Menurut Nixon LP Napitupulu, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah menetapkan setiap tahun BTN harus memenuhi pembiayaan perumahan berkisar 200.000-300.000 rumah hingga 2024. Dengan tugas yang diberikan pemerintah terhadap BTN tersebut tentulah membutuhkan modal yang tidak kecil.
Dia mengungkapkan, selain untuk penyediaan KPR bagi MBR, BTN juga harus menyiapkan fasilitas kredit konstruksi bagi developer yang akan membangun perumahan subsidi. Hal ini dilakukan agar BTN juga bisa mengurangi angka backlog perumahan yang mencapai 11 juta unit.
“Dengan upaya bersama dari seluruh pihak baik pemerintah, asosiasi, serta dibantu bank lain, bisa ada 600.000 unit rumah yang dibiayai per tahun. Artinya pada 2030 angka backlog bisa turun menjadi 4 juta-4,5 juta,” ujar Nixon.
Baca Juga: Di Tengah Pandemi, Dua Pengembang Properti Bayar Utang Obligasi Lebih dari Rp 1 Triliun
