Network
"Seluruh Indonesia sudah terdaftar 102,3 juta bidang, dampaknya secara ekonomi masyarakat bisa gunakan sertifikat itu sebagai hak tanggungan dan uang yang beredar di masyarakat sampai sekarang ada Rp5,219 triliun dampak dari kita membagikan sertifikat hak atas tanah,” jelasnya.
Sementara khusus tempat ibadah, Menteri ATR/BPN menargetkan seluruhnya memiliki sertifikat tanah pada tahun 2024.
Dari seluruh wilayah Indonesia, Hadi menyebut pekerjaan rumah paling banyak ada di wilayah timur lantaran masyarakat di wilayah itu jumlahnya tak sepadat di Jawa, Sumatera, atau Sulawesi.
Sementara yang digadang-gadang menjadi provinsi lengkap pertama adalah Bali karena dari 2,1 juta bidang tanah yang harus diselesaikan, saat ini sudah mencapai 95 persen atau sekitar 1,9 juta bidang tanah.
Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN pada 2022 mendeklarasikan Kota Denpasar sebagai kota lengkap pertama yang akhirnya disusul Madiun, Bontang, Tegal, dan Surakarta.
Baca Juga: Green Bond Diburu Investor, PGE Komit Kembangkan Energi Hijau
Kini, Hadi Tjahjanto kembali akan mendeklarasikan kabupaten lengkap yang pertama, yaitu Kabupaten Badung. Dia meyakini kabupaten lainnya akan menyusul dan Bali menjadi provinsi lengkap pada akhir 2023 ini.
"Keuntungannya apabila jadi provinsi lengkap maka seluruh rakyat memiliki hak atas tanah dengan bentuk sertifikat, sudah tidak ada lagi konflik tumpang tindih, mafia tanah tidak memiliki ruang gerak dan investor akan tenang karena seluruh tanah memiliki kepastian hukum," jelasnya. ***
