Network
SEPUTAR CIBUBUR-Pemberitaaan Xinyl Glass Holdings Limited akan membuat hilirisasi pabrik pasir silika, yang akan menyerap 35 ribu tenaga kerja di Pulau Rempang menyita perhatian publik.
Tidak hanya soal konflik masyarakat hingga penyerapan tenaga kerja dan pajak, namun isu tentang judi di kawasan itu ikut menyeruak.
Tomy Winata akhirnya buka suara soal investasi Rp381 triliun lewat PT Makmur Elok Graha hingga isu bikin kawasan judi di Rempang Eco City.
Baca Juga: Hotel The Gunawarman Milik Robert Bonosusatya Diduga Tempat Kongkow Konsorsium 303
Menurut TW sapaan akrab Tomy Winata, yang merupakan Pendiri Grup Artha Graha awal mula penetapan zonasi Pulau Rempang untuk bisnis merupakan inisiasi pemerintah, bukan pihaknya.
TW mengaku hanya menerima hasil sidang antara BP Batam dengan DPR.
"Kami mendapat satu konsep. Kami diajak ngomong. 'Keberatan tidak?' Saya tidak keberatan. Dari wilayah itu kami tidak menggunakan seluruhnya 17 ribu hektare, hanya 7,500 hektare," ujar TW seperti dikutip dari Malah Mingguan Tempo edisi 18 September 2023.
Baca Juga: Groundbreaking Pusat Latihan Nasional PSSI di IKN, Presiden Jokowi: Garuda Kita Segera Mendunia
TW mengaku bingung kenapa rencana hilirisasi investasi yakni mengubah bahan baku menjadi bahan jadi, sehingga bahan baku tidak dijual murah diributkan.
Menurut TW , Xinyl Glass Holdings Limited akan membuat pabrik pasir silika, pasir kuarsa, solar panel, energi baru dan terbarukan yang akan menyerap 35 ribu tenaga kerja. Ada pendapatan pajak cukup besar.
"Ada orang yang jual bahan baku dengan sangat murah dibiarkan," ujar TW.
TW juga membantah dalam rencana proyeknya akan ada pusat perjudian."Tidak benar lah, saya patuh pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia," ujar TW.
Baca Juga: Viral Soal Nasabah Diteror hingga Bunuh Diri, OJK Beri Perintah Tegas pada AdaKami
Menyusul kisruh yang terlanjur terjadi, bagi RW itu hanya menyangkut masalah komunikasi yang kurang. Ada para pihak yang terlibat belum mengerti proyek yang akan dikerjakan.
"Kepada pemerintah tolonglah buat solusi yang soft dengan masyarakat," ujar TW.
TW menyebut investor hingga kini belum menyatakan mundur. Paling tidak ia belum mendapatkan surat resmi.
Namun demikian, menyerahkan apapun putusan pemerintah terkait rencana investasinya.
"Kami patuh dan loyal pada putusan pemerintah dan BP Batam," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah pusat mengirim sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri untuk membahas kisruh Rempang. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa hak warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau, dapat terpenuhi, namun juga menekankan bahwa rencana investasi di wilayah tersebut harus tetap berjalan.***
