Network
SEPUTAR CIBUBUR - Pemerintah diminta tidak mengabaikan sisi keamanan siber ketika melebur sebanyak 24.400 aplikasi milik pemerintah ke dalam satu aplikasi super (super apps).
Pakar keamanan siber Pratama Persadha yang juga Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC mengemukakan hal itu merespons rencana Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate yang bakal melebur 24.400 aplikasi milik pemerintah ke dalam satu aplikasi super.
"Hal tersebut merupakan langkah yang baik karena nantinya jika berjalan dengan baik, lebih efisien, dan menghemat anggaran hingga mencapai puluhan triliun rupiah," kata dosen pascasarjana pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini ketika seperti dilansir Antara di Semarang, Sabtu 16 Juli 2022.
Baca Juga: Bobby Risakotta Minta Penebar Hoaks Ferdy Sambo Sebagai Bos bendahara Judi Online Ditangkap
Saat ini, kata Pratama, terlalu banyak aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah. Langkah itu adalah akumulasi dari berbagai aplikasi dan web yang memang sudah tidak terpakai namun tidak dimatikan.
Ia lantas mencontohkan kasus bocornya data Electronic Health Alert Card (e-HAC) milik Kementerian Kesehatan RI. Pada tahun lalu, sistem e-HAC-nya ternyata sudah tidak dipakai, tetapi tidak segera di-takedown (copot).
Jika dilihat saat ini, lanjut Pratama, di pemerintahan banyak dibuat aplikasi yang jumlahnya bisa dibilang tidak sedikit, sangat sektoral, dan antarinstitusi kementerian tidak terintegrasi dengan baik.
Baca Juga: Polda Jateng Berikan Perhatian Khusus Maraknya Kasus Investasi Bodong, Ini Tips agar Tak Tertipu
Bahkan, setiap kementerian dan lembaga negara memiliki aplikasi yang hampir mirip dengan sistem yang berbeda-beda yang membuat semua data dan layanan terpisah-pisah. Belum lagi pengelolanya yang terkadang tidak jelas karena masih dilakukan oleh vendor.
