Baca Juga: Kementerian PUPR Selesaikan Pembangunan 1.679 Huntap Layak Huni di Sulteng
Hal lain yang harus disiapkan, lanjut dia, adalah program Satu Data Nasional. Hal ini pun harus jelas data mana dari siapa yang digunakan dalam super apps ini.
Misalnya, ada 2.700 database yang digunakan saat ini, menurut Pratama, jelas ini tidak efisien. Di sisi lain, sangat tidak mendukung proses birokrasi dan bisnis.
Pratama berharap dari super apps ini semua kementerian dan lembaga sudah bisa berkolaborasi dalam sebuah platform digital.
"Namun, yang tak kalah penting adalah kewajiban menerapkan keamanan sibernya, baik itu sistem, jaringan, maupun aplikasi," kata Pratama.***