SEPUTAR CIBUBUR - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan sejumlah skenario untuk penataan keramba jaring apung (KJA) untuk budidaya ikan di danau Toba, Sumatera Utara.
Diantaranya adalah pengurangan KJA dari 13.160 keramba pada tahun 2020 menjadi 9.876 keramba di tahun 2021 dengan produksi ikan maksimum 28.132,01 ton.
Pada tahun 2022 produksi ikan dari KJA maksimum 10.000 ton.
Baca Juga: Potensi Perbankan Syariah Manado Sangat Besar, BSI Satukan Sistem Layanan
Baca Juga: Punya Nasi Putih Sisa Semalam Bisa Jadi Menu Baru Buat Camilan Sekeluarga
Skenario tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono kepada Menteri Koordinator Bidang Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dalam rapat koordinasi terkait penertiban KJA di Danau Toba secara virtual, Selasa 20 April 2021.
Menurut Trenggono pencapaian skenario penataan danau Toba akan sangat ditentukan oleh kerja sama Pemerintah Daerah setempat.
“KKP siap dukung pemda untuk pelaksanaan rencana aksi penertiban atau penataan KJA Danau Toba. Kita akan bekerja sama, bersinergi dengan pemda setempat,” ujar dia dalam siaran pers KKP.
Salah satu hal penting yang perlu dipikirkan adalah mata pencaharian alternatif bagi masyarakat yang terdampak penertiban KJA.
Baca Juga: Masuk DPO Pemerintah Indonesia, Joseph Paul Zhang Tetap Sumringah
KKP mengusulkan sejumlah alternatif, diantaranya kegiatan budidaya ikan sistem bioflok, minapadi, dan ikan hias, serta usaha pembuatan pakan mandiri dan bisnis olahan ikan.
Sedangkan untuk pembiayaan, Menteri Trenggono menegaskan, KKP akan membantu usaha-usaha alternatif tersebut.
Caranya dengan memanfaatkan akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau pinjaman modal melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) yang dimiliki KKP.***