SEPUTAR CIBUBUR - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi tampak geregetan dengan lamanya proses withdraw (WD) all dilakukan pengelola invstasi bodong robot trading Net89 yang bernaung di bawah PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (SMI).
Net89 PT SMI dinilai selama ini telah mengulur-ulur waktu memberikan hak membernya, padahal janji WD all sering diumbar oleh petinggi PT SMI. Namun hingga 6 bulan tak terbukti.
Tulus mengatakan, pihaknya akan 'turun tangan' dengan segera berkirim surat ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk berkordinasi agar bisa bersama membantu memperlancar proses withdraw all atau tarik semua dana member Net89.
Hal tersebut disampaikan Tulus saat menerima aduan (kunjungan) Gerakan Maju Perjuangkan Uang Rakyat – Member Net89 (GEMPUR NET89 ) di kantor YLKI, di Jakarta beberapa waktu lalu.
Menurut Tulus, koordinasi dengan kedua instansi pemerintah itu sangat tepat, karena Kemendag sebagai pihak yang mengeluarkan SIUP-L (Surat Izin Usaha Penjualan Langsung) kepada PT SMI.
"Selama ini PT SMI menggunakan izin itu untuk menjual ebook dan bekerja sama dengan pihak lain mengoperasikan robot trading forex. Sedangkan Bappebti adalah regulator yang mengawasi trading forex," kata Tulus.
Baca Juga: Sejak Terjang PT SMI, Pengelola Net89 yang Gemar Umbar Janji WD
YLKI juga akan berkirim surat kepada PT SMI untuk memediasi antara PT SMI dengan para member yang tergabung dalam GEMPUR Net89.
Dia menegaskan, ini merupakan langkah yang lazim ditempuh dalam perkara yang menyangkut dana masyarakat.
GEMPUR NET89 menganggap PT SMI sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap seretnya Program Withdraw All yang sudah memasuk bulan ke-6 ini.
Dana member Net89 sebesar Rp10 triliun masih tertahan di broker. Hanya cari segelintir yang sudah cair dan itupun maksimal jumlahnya USD 500.
Menurut perwakilan korban BL Hadi, ada ratusan ribu member NET89 sudah sangat menderita karena dana hak mereka belum bisa kembali. Total dana yang belum dibayar sekitar Rp 10 triliun.
Karena lamanya proses WD all, sekarang mulai banyak terjadi konflik horizontal sesama member NEt89, dan bisa meledak menjadi isu sosial yang besar. PT SMI harus tanggung jawab atas sikapnya yang cenderung cuci tangan belakangan ini.
"Kunjungan GEMPUR NET89 ke YLKI ini adalah dalam upaya penegakkan dan perlindungan hak-hak konsumen Indonesia dari praktek bisnis bermasalah yang dijalankan oleh pengusaha PT SMI. Selama ini, reputasi YLKI dikenal kredibel dalam melindungi hak-hak konsumen Indonesia," jelas Hadi.
Sebelumnya GEMPUR NET89 sudah mengadukan masalahnya ini ke Komisi VI DPR RI. Setelah YLKI rencananya mereka akan beraudiensi dengan Kemendag, Bappebti, SWI dan Komnas HAM.
Nasib ratusan ribu member Net89 di seluruh Indonesia yang sangat berharap dananya bisa kembali, tidak bisa diabaikan begitu saja. Jangan sampai, Program Withdraw All yang jadi tanggung jawab PT SMI berakhir menjadi kasus scam yang merugikan banyak rakyat Indonesia. ***