SEPUTAR CIBUBUR - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengingatkan perusahaan pengelola hutan dan lahan yang beroperasi di gambut untuk menjaga tata kelola air menjelang musim kemarau tahun 2023.
Penerapan tata kelola air yang sesuai dengan kaidah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 71 tahun 2014 jo PP 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PP Gambut) dan peraturan pelaksananya akan menjaga gambut tetap lembap dan membuatnya tidak mudah terbakar.
Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut KLHK SPM Budisusanti menyatakan KLHK Indonesia diproyeksikan akan menghadapi kemarau panjang.
Baca Juga: KNPI Mengapresiasi Polri Atas Penangkapan Bos Robot Trading ATG (Auto Trade Gold) Wahyu Kenzo
“Kami mengingatkan berkali-kali agar (perusahaan) menjaga tata kelola airnya dan menjaga agar tidak terjadi kebakaran,” katanya usai meninjau pengelolaan gambut di PT Mayangkara Tanaman Industri (MTI), di Sanggau, Kalimantan Barat, Rabu, 8 Desember 2023.
Budisusanti mendampingi peserta peserta 2nd Sub-Regional Knowledge Exchange–Promotion of a Knowledge Sharing Mechanism on Peatland Restoration and Rehabilitation in Southern ASEAN Member States Workshop melakukan field trip ke perusahaan yang merupakan anak usaha dari Sumitomo Forestry itu.
Di sana Budisusanti dan para peserta melihat bagaimana PT MTI mempraktikkan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Mulai dari perencanaan, melakukan tata kelola air, pemilihan jenis tanaman, pengalokasian hydro buffer, hingga menjaga keanekaragaman hayati dengan mengalokasikan sekitar 30% dari luas konsesi untuk konservasi.
PT MTI juga melakukan pemantauan dan perbaikan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi terbaru berbasis satelit.
Di lokasi, Budisusanti sempat melakukan pemeriksaan tinggi muka air tanah (TMAT) di titik penaatan. Hasilnya, TMAT di lokasi tersebut sekitar 0,2 meter dari permukaan tanah yang berarti masih sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. Dalam PP Gambut, tinggi muka air tanah diatur paling rendah 0,4 meter dari permukaan tanah.
Budisusanti mengingatkan, lahan gambut harus dikelola dengan baik karena menyimpan cadangan karbon yang sangat besar.
Sementara itu President Director PT MTI Tomohiko Harada menyatakan pihaknya membangun hutan tanaman industri sejak tahun 2010 di lahan gambut yang sudah terdegradasi.
“Kami menerapkan tata kelola air untuk menjaga gambut tetap lembap sehingga tidak mudah terbakar sekaligus bisa meningkatkan produktivitas tanaman,” katanya.
Berkat pengelolaan yang dilakukan, areal PT MTI hingga saat ini bebas dari kebakaran hutan dan lahan. Bahkan pada tahun 2015 saat El Nino terjadi dan kejadian kebakaran hutan dan lahan muncul dimana-mana, lahan PT MTI tidak terbakar.
Baca Juga: Indonesia Ajak ASEAN Bersama Kelola Gambut Berkelanjutan, Dukung Pertumbuhan Ekonomi dan Ekologi
Menurut Harada, ada empat prinsip dasar yang diimplementasikan PT MTI dalam pengelolaan lahan gambut berkelanjutan. Pertama, perlindungan keanekaragaman hayati dan mencegah degradasi lahan gambut bertambah luas.
Kedua, HTI yang dikelola harus seimbang dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga, mengimplementasikan bisnis yang menguntungkan secara berkelanjutan sehingga bisa terus mendukung pengelolaan hutan dan gambut lestari.
Keempat, menerapkan teknologi tepat guna yang bisa direplikasi secara luas di tingkat masyarakat dalam skala daerah, nasional, bahkan internasional. ***