SEPUTAR CIBUBUR – Guna menjaga keamanan dan kepastian hukum industri kelapa sawit Indonesia, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menggandeng Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU).
Nota kesepahaman mengenai Peningkatan Bantuan Pengamanan, Pencegahan, Penanganan Konflik Sosial Serta Penegakan Hukum di Lingkungan Kerja Anggota Gapki ini ditandatangani oleh Ketua Umum Gapki, Eddy Martono dan Asisten Kapolri Bidang Operasi, Irjen Pol Drs Verdianto I Bitticaca di Ballroom Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Selasa, 27 Februari 2024.
Dalam sambutannya, Karodalops Sops Polri, Brigjen Pol Endi Sutendi, mewakili Asisten Kapolri Bidang Operasi, Irjen Pol Drs Verdianto I. Bitticaca, menjelaskan di tengah besarnya devisa negara dari sektor industri kelapa sawit hingga menopang perekonomian negara, masih terdapat tantangan yang berpotensi menghambat kinerja dan peran penting industri kelapa sawit ke depan, khususnya di bidang keamanan berusaha dan kepastian hukum.
“Gangguan keamanan berupa aksi pencurian, penjarahan, perusakan terhadap sarana dan prasarana perusahaan, serta pembakaran lahan di area perkebunan kelapa sawit sering kali menjadi hambatan yang signifikan dalam menjaga keberlanjutan sektor industri kelapa sawit,” kata Endi.
Baca Juga: Komit Tingkatkan Kompetensi Jurnalis Muda Indonesia, Gapki-PWI Teken MoU
Selain itu, lanjut Endi, munculnya konflik sosial yang dipicu oleh sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan sawit menjadi persoalan yang harus segera disikapi dan ditangani dengan baik dan bijak.
Endi mengatakan bahwa pelibatan unsur pemerintah setempat, aparat keamanan, perusahaan perkebunan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) termasuk Gapki menjadi sangat penting dalam menangani persoalan ini.
“Kita berharap ruang lingkup kerjasama ini dapat mewadahi kepentingan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak serta dapat menjadi pondasi dalam menindaklanjuti kerjasama yang bersifat teknis antara Gapki dengan satuan kerja di Mabes Polri serta satuan wilayah,” ujar Endi.
Adapun kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini meliputi tujuh ruang lingkup yaitu: pertukaran dan pemanfaatan data dan atau informasi, bantuan pengamanan, pencegahan dan penanganan konflik, penegakan hukum, upaya pencegahan kebakaran lahan, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana.
“Beberapa tahun ini, kasus tindakan kriminal seperti pencurian dan penjarahan hasil kebun, peredaran narkoba di lingkungan kelapa sawit, serta terjadinya konflik sosial dengan masyarakat sekitar terus meningkat secara masif. Tindakan tersebut tentunya tidak mungkin diselesaikan oleh anggota Gapki tanpa melibatkan pihak keamanan khususnya jajaran kepolisian,” kata Eddy.
Baca Juga: Uzbekistan Pintu Masuk Gapki Tingkatkan Pasar Industri Sawit di Asia Tengah
Eddy menjelaskan pada dasarnya pelaku usaha, khususnya anggota Gapki dalam menjalankan bisnisnya taat mengikuti peraturan perundangan yang ada. Apalagi investasi kelapa sawit adalah investasi jangka panjang, sehingga kepastian hukum menjadi hal yang sangat penting.
“Untuk itu, kami menyambut baik Nota Kesepahaman yang ditandatangani hari ini, yang nantinya dapat disosialisasikan ke masing-masing daerah. Dan tentunya Nota Kesepahaman ini perlu ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih operasional. Kepada Para Ketua Cabang, kiranya Nota Kesepahaman ini nantinya dapat ditindaklanjuti dengan jajaran kepolisian daerah dan kepolisian resort setempat," kata Eddy.
Adanya nota kesepahaman antara Gapki dan Polri ini diharapkan akan lebih menjamin kepastian dan keamanan berusaha dalam industri kelapa sawit Indonesia serta mendorong terciptanya iklim industri kelapa sawit yang kondusif. (Lucius GK)