Network
Biomassa hutan juga berpotensi menjadi sumber utama bahan bakar pada Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm). Pada dokumen Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik, PLTBm ditargetkan bisa memasok listrik sebesar 590 MW pada tahun 2030 mendatang.
Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengembangan energi biomassa hutan adalah kebijakan pemerintah tentang pembelian listrik dari pengembang PLTBm. Kebijakan itu diatur lewat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 50/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
Berdasarkan ketentuan itu, harga beli listrik yang diproduksi PLTBm oleh paling tinggi 85% dari biaya pokok produksi (BPP) pembangkitan listrik setempat. Hal ini menjadikan investasi kelayakan usaha PLTBm tak terlalu menarik karena acuan BPP adalah PLTU batubara yang banyak mendapat kebijakan subsidi.
Rencana penerbitan Peraturan Presiden tentang EBT diharapkan bisa menjadi jawaban atas tantangan terkait harga pembelian listrik tadi.
Menurut Bobby, pengembangan PLTBm bisa memanfaatkan skema financing luar negeri. Investor, kata Bobby bisa memanfaatkan jasa dari lembaga pembiayaan tempat asal teknologi PLTBm yang dimanfaatkan.
“Kita juga bisa perpanjang masa asuransi kredit sepanjang masa pinjaman sehingga seperti kredit jangka panjang,” katanya.
Dia menyatakan dengan ketersediaan pembiayaan dan sinergi antar pelaku energi biomassa dari hulu hingga hilir maka kelayakan usaha pengembangan energi terbarukan bisa ditingkatkan.
Bobby pun mengajak agar APHI bersama dengan KADIN dan Masyarakat Energi Biomassa Indonesia (MEBI) untuk bersama-sama mendorong pemerintah membuat kebijakan yang mendukung pengembangan PLTBm bisa semakin cepat.
Apalagi pengembangan PLTBm bisa membuka lapangan kerja yang sangat luas. “Potensi energi biomassa bisa mencapai 32,6 GW dengan investasi mencapai 52,1 miliar dolar AS dan mampu menyerap 12 juta orang tenaga kerja,” katanya.
