Network
Direktur Adaptasi Perubahan Iklim KLHK, Sri Tantri Arundhati memaparkan saat ini sudah ada 3.270 kampung iklim dan diharapkan bisa mencapai 4.000 kampung iklim pada tahun ini.
Tantri menjelaskan dari hasil identifikasi ada 19.131 desa yang menjalankan program strategis, termasuk yang didukung oleh pemegang PBPH, yang bisa didaftarkan menjadi bagian dari Proklim di Sistem Registri Nasional, sebuah sistem terpadu pengendalian perubahan iklim tingkat nasional.
"Dengan terdaftar sebagai Proklim maka SDM dan kapasitas lembaganya bisa ditingkatkan," kata Tantri.
Sekjen APHI Purwadi Soeprihanto menyatakan Proklim sangat relevan dengan pengelolaan hutan lestari yang dijalankan pemegang PBPH.
"Masyarakat yang harmonis dan berketahanan iklim akan menjadi modal untuk mencapai modal target mitigasi perubahan iklim yang dijalankan PBPH," kata Purwadi.
Dia menyatakan upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan diharapkan bisa membuahkan insentif bagi PBPH melalui Nilai Ekonomi Karbon seperti yang sudah diatur Peraturan Presiden No 98 tahun 2021.
Head of Partnership and Engagement APP Sinar Mas Trisia Megawati menyatakan untuk mendukung Proklim pihaknya memperkuat program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) yang dijalankan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mencapai keberlanjutan lingkungan dan hutan.
"DMPA dibangun tidak Top Down tapi secara sinergi, berkolaborasi dengan masyarakat di tingkat tapak," kata dia.
Dari identifikasi ada 500 desa yang berpotensi menjadi DMPA yang tersebar di Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
