Bos Bappebti Tersandung Dalam Pusaran Mafia Minyak Goreng, Jokowi: Usut Tuntas Siapa Ini yang Bermain ..

- 21 April 2022, 09:30 WIB
Bos Bappebti, Dirjen Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana
Bos Bappebti, Dirjen Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana /Tangkap Layar bappebti.go.id

"Jadi memang harganya tinggi karena harga di luar, harga internasional itu tinggi banget. Sehingga kecenderungan produsen itu pengennya ekspor karena memang harganya tinggi di luar," tutur Jokowi.

Hal itu pun menyebabkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah tidak berjalan efektif.

"Oleh sebab itu, kebijakan-kebijakan kita misalnya penetapan HET untuk minyak curah, kemudian subsidi ke produsen, ini kita lihat sudah berjalan berapa minggu ini belum efektif," ucap Jokowi.

"Di pasar saya lihat minyak curah banyak yang belum sesuai dengan HET yang kita tetapkan. Artinya memang ada permainan," katanya menambahkan, dikutip Seputar Cibubur.Com dari kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Baca Juga: Simak Pesan Bappebti Agar Waspada Dengan Modus Robot Trading Ilegal Sistem Member Get Member

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka karena telah menerbitkan persetujuan ekspor terkait komoditas CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, serta PT Musim Mas.

Selain Indrasari Wisnu Wardhana, tiga tersangka lain yang ditetapkan oleh Kejagung adalah Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group Stanley M. A. (SMA), Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia ​​Master Parulian Tumanggor (MPT), serta General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas Picare Togar Sitanggang (PT).

"Ketiga tersangka tersebut telah berkomunikasi secara intens dengan tersangka IWW," ucap Sanitiar Burhanuddin.

Hasil komunikasi oleh ketiga tersangka tersebut dengan tersangka Indrasari Wisnu Wardhana adalah persetujuan ekspor CPO untuk perusahaan Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati Indonesia, dan PT Musim Mas.

Padahal, tiga perusahaan tersebut bukan merupakan perusahaan yang berhak mendapatkan persetujuan ekspor CPO.

Halaman:

Editor: Danny tarigan


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x