Network
SEPUTAR CIBUBUR –Korban investasi bodong yang tergabung dalam Gerakan Maju Perjuangkan Uang Rakyat Member Net89 (Gempur Net89) menyambangi Komisi VI DPR Rabu 6 Juli 2022.
Kedatangan Gempur Net89 untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembalian dana (withdraw/WD) seperti yang djanjikan PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (SMI) sebelumnya kepada semua member Net89.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) itu, Gempur Net89 menyampaikan hingga kini belum bisa melakukan withdraw melalui broker yang disediakan oleh PT SMI.
Baca Juga: Sejak Terjang PT SMI, Pengelola Net89 yang Gemar Umbar Janji WD
“Kedatangan kami (Gempur Net89) ingin memperjuangkan hak. Hingga kini uang kami yang berada di broker yang belum bisa ditarik. Dan kita ingin meminta bantuan untuk hal tersebut,” jelas perwakilan Gempur Net89Bambang Lukman Hadi seperti dikutip dari Parlemen TV Jumat 15 Juli 2022.
Para member Net89 melalui aliansi Gempur Net89 mendesak proses Withdraw yang dinilai sangat lambat dan di luar batas kewajaran.
Pasalnya, proses WD sudah dijanjikan sejak 5 bulan lalu, terhitung sejak Net89 resmi diumumkan telah dibekukan oleh Bappebti pada 3 Februari 2022.
Baca Juga: Awas! Ada Modus Baru Penipuan Online Bitcoin Catut Nama NVIDIA, Pakar Ungkap Cara Kerjanya
Net89 merupakan sebuah perusahaan penyedia jasa robot trading yang sebelumnya dibekukan lantaran disinyalir melanggar UU Perdagangan Berjangka Komoditi dan Surat Izin Untuk mendapatkan kegiatan Usaha Perdagangan dengan sistem Penjualan Langsung (SIUPL) Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Pembekuan Net89 adalah bentuk nyata pemerintah dalam melindungi masyarakat dari praktik investasi bodong. Hal tersebut kini seakan terbukti lewat alotnya proses WD yang dijanjikan oleh PT SMI.
Gempur Net89 juga menuntut transparansi PT Simbiotik Multitalenta Indonesia selama proses withdrawal berlangsung.
Baca Juga: Pegawai Judi Slot Online Kamboja Blak-blakan, Terbongkar Soal Keampuhan Pola, RTP, Jam Gacor Dll
“Kita juga mengamati beberapa hal, bahwa secara internal transparansi tidak terlihat, tidak ada akuntabilitas, serta tidak ada juga laporan yang kita perlukan untuk validasi,” kata Bambang.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Sarmuji menjelaskan, terdapat beberapa hal yang dijadikan catatan sekaligus sorotan, menyoal kebijakan serta regulator yang dikeluarkan oleh PT SMI.
“Beberapa catatan dan aspirasi yang disampaikan antara lain, kebijakan yang dikeluarkan regulator seharusnya lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat,” jelas Sarmuji.
Baca Juga: Bobby Risakotta Minta Penebar Hoaks Ferdy Sambo Sebagai Bos bendahara Judi Online Ditangkap
Pada saat yang bersamaan, pihak Komisi VI DPR RI juga melihat perlu adanya regulasi ketat yang dikeluarkan oleh Bappebti dan Kemendag untuk menyelesaikan masalah ini.
“Perlu ada upaya dari regulator, Bappebti dan Kemendag untuk mendorong pengembalian dana kepada member Net89,” kata dia.***
