Network
Baca Juga: Kapolri Bakal Habisi Polisi Beking Judi Online di Polda dan Polri
Menanggapi permasalahan yang dilontarkan Bobby, Edy Suandi Hamid yang juga Ketua Tim Ahli ISEI Cabang Yogyakarta berharap problem kelembagaan antara Kemenparenkraf dan Kemendes harus segera diselesaikan sehingga Pemerimtan Daerah dapat mengimplementasikan kebijakan pengembangan desa wisata dapat lebih baik.
“Selanjutnya jika seluruh kebijakan dan regulasi terkait pengembangan desa wisata sudah sinkron maka pada implementasi kebijakan di daerah juga semakin lebih efektif,” jelasnya.
Adapun Rifat Pasha (Asisten Deputi Direktur KPwBI DIY) mengatakan, wisatawan berkunjung ke desa wisata berharap mendapat pengalaman yang berbeda dari berwisata non desa.
“Pengalaman yang diharapkan wisatawan tersebut dapat berupa kehidupan nyata di perdesaaan, baik dari kehidupan sehari-hari, tradisi, budaya maupun kondisi alam,” tuturnya.
Menurut Rifat, KPwBI DIY mempunyai program untuk mendukung pengembangan termasuk pendampingan desa wisata baik dari aspek kelembagaan, manajemen dan sumber daya manusia. KPwBI siap bersinergi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di DIY untuk mendorong pengembangan desa wisata.
Baca Juga: Naikkan Kelas Pengusaha Daerah, Hipmi Roadshow Peluang Bisnis di Jateng
“Pengembangan desa wisata perlu terobosan sesuai dengan potensi riil di masing-masing desa”, jelas Wawan Harmawan (Waketum Kadin DIY). Wawan berharap, pengelola desa wisata harus mampun menggal potensi riil yang layak dijual sebagai produk wisata. Dengan potensi riil tersebut dihatrap desa wisata mempunyai “kekhasan” sehingga setiap desa wisata mempunyai perbedaan dalam daya tarik wisata.
Sedangkan Amirullah Setya Hardi (Waketum ISEI Cabang Yogyakarta) berharap perlunya dikoordinasikan paket wisata antara desa wisata sehingga diantara mereka terjadi sinergi dalam berpromosi.
Sinetrgitas tersebut menjadikan antar desa wisata dalam satu wilayah dapat bekerjasama untuk saling melengkapi dan buknan saling berkompetisi. “Agar dapat merealiasikan hal tersebut Dinas Pariwisata dapat menginisiasi dan mengordinasikannya,” tambahnya.
