Network
Pernyataan senada disampaikan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USU, Ahmad Taufan Damanik.
Ahmad Taufan Damanik, mengatakan, pendekatan etnografi dalam buku itu menunjukkan kerakusan perkebunan sawit.
Taufan, yang merupakan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia periode 2017-2022, menyebut, setelah Sumatera dan Kalimantan, ekspansi perkebunan sawit berlanjut ke Papua.
Banyak konsesi yang diberikan hanya berdasarkan peta dan foto udara tanpa melihat siapa yang ada di tanah itu. Seolah tanah Papua adalah tanah kosong, padahal ada masyarakat dan hukum adat yang berlaku di sana.
Baca Juga: PBB Sebut Serangan Rusia ke Ukraina Jerumuskan Jutaan Orang dalam Kesulitan Ekstrim
”Konsesi ini diberikan kepada perusahaan secara besar-besaran dengan luas yang tidak masuk akal. Di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, luas konsesi yang dikeluarkan pemerintah justru lebih luas daripada luas kabupaten itu sendiri,” kata Taufan.
Taufan mengatakan, perkebunan sawit telah menyebabkan kerusakan ekologis, perubahan tata hidup suku asli, dan merampas tanah ulayat masyarakat. Konflik antarmasyarakat pun terjadi karena ada perebutan keuntungan kecil antartokoh masyarakat.”Ini semua adalah aspek hak asasi manusia,” kata Taufan.
Taufan menyebut, Komnas HAM sudah beberapa kali mengusulkan pembentukan komite nasional untuk merevisi kebijakan perkebunan secara mendasar agar berpihak kepada masyarakat kecil. Namun, hal itu tidak pernah ditindaklanjuti pemerintah secara serius.***
