Network
Lebih lanjut, menurut dia, imbauan tiga menteri dan satu wakil menteri tersebut harus dibarengi dengan gerakan nasional pemberantasan judi online, khususnya di kalangan pelajar.
"Harus ada sikap tegas dari pemerintah pusat sampai di daerah serta lintas kementerian/lembaga/instansi," kata Kawiyan.
Baca Juga: Resmi! Nomor Urut Capres: Anies Nomor 1, Prabowo Nomor 2, Ganjar Nomor 3
Pasalnya, menurut dia, selama ini aparat terkait belum satu suara dalam menyikapi banyaknya siswa sekolah yang terlibat dan menjadi korban judi online.
Ia mencontohkan ketika Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Kabupaten Demak, Jawa Tengah, mempublikasikan hasil temuannya tentang sekitar 2.000 siswa di daerah tersebut yang menjadi korban judi online, Kepala Dinas setempat meragukan validitas data temuan tersebut.
"Kepala Dinas beralasan tidak ada yang terlibat judi online karena pihaknya telah melarang para siswa membawa telepon genggam," kata Kawiyan.***
