SEPUTAR CIBUBUR - Pertemuan tingkat tinggi United Nations Forum on Forests (UNFF) ke-17 menyepakati perlunya akselerasi aksi untuk pengelolaan hutan lestari untuk mendukung pemulihan pasca pandemi global Covid-19.
Dalam pertemuan yang digelar di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat itu, komitmen Indonesia FoLU Net Sink 2030 menjadi perhatian.
Konsensus UNFF-17 yang berlangsung pada 9-13 Mei 2022 dituangkan dalam Omnibus Resolution.
Baca Juga: Sekilas Tentang Hunian Berbasis Transit Oriented Development yang Tren di Kalangan Urban
Konsensus menekankan perlunya Negara anggota untuk mengakselerasi tercapainya target pengelolaan hutan global yang sudah dituangkan dalam UNSPF (United Nation Strategic Plan for Forest 2017-2030).
UNSPF menyerukan pengelolaan hutan lestari untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan menyediakan manfaat secara ekonomi, sosial, lingkungan dan budaya bagi generasi sekarang dan masa mendatang.
Baca Juga: Harga TBS Petani Anjlok, Rupiah Tergerus, Ekonom Desak Segera Cabut Larangan Ekspor CPO
Omnibus Resolution UNFF-17 juga menekankan pentingnya aksi kolaborasi diantara semua pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, generasi muda, kaum wanita, dan lembaga non pemerintah.
“UNFF menerima masukan Indonesia dan Negara lain agar disediakan pengembangan sarana implementasi UNSPF secara nyata,” kata Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto yang menjadi Ketua Delegasi RI, dalam pernyataannya, Sabtu 14 Mei 2022.
Selain KLHK, Delegasi RI pada UNFF-17 terdiri dari perwakilan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di PBB di New York, Amerika Serikat.
Salah satu sarana implementasi yang menjadi pembahasan adalah soal pembiayaan. Omnibus Resolution UNFF-17 mengingatkan tentang pentingnya penyediaan pendanaan bagi Negara-negara berkembang untuk mendukung pengelolaan hutan lestari.
Soal pembiayaan ini juga menjadi pembahasan saat Pertemuan Presidensi UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Pengendalian Perubahan Iklim) disela UNFF-17
Dalam pertemuan itu juga digarisbawahi soal penyaluran pendanaan dari Negara-negara maju kepada Negara berkembang sesuai dengan Paris Agreement dan Glasgow Climate Pact.
Agus Justianto mengungkapkan, sepanjang pertemuan UNFF-17, komitmen Indonesia FoLU Net Sink 2030 menjadi perhatian.
Indonesia FoLU Net Sink 2030 menargetkan penurunan emisi dari sektor kehutanan saat pembangunan berkelanjutan dilaksanakan sehingga sektor kehutanan dan penggunaan lahan (Forestry and Other Land Use/FoLU) pada tahun 2030 dapat mencapai suatu kondisi dimana penyerapan gas rumah kaca (GRK) sudah seimbang atau bahkan lebih besar dari emisinya.
Strategi pencapaian kondisi net sink 2030 tersebut disampaikan dalam side event yang dihadiri perwakilan sekretariat UNFF, World Bank, US Forest Service, ASEAN, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, dan diikuti oleh perwakilan dari 13 Negara.
Baca Juga: Persija, Madura United, dan Bhayangkara FC Kembalikan Uang Panas Viral Blast Rp1,5 Miliar
Agus menjelaskan Indonesia FoLu Net Sink menjadi bagian dari strategi pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) dan Long Term Strategies for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) yang dirancang Indonesia untuk pencapaian tujuan Paris Agreement yaitu menahan kenaikan temperatur global.
Akan ada sejumlah aksi utama untuk mencapai Indonesia Net Sink FoLU yaitu kegiatan pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan atau REDD+, pembangunan hutan tanaman industri, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan lahan gambut termasuk mangrove, dan peningkatan peran konservasi keanekaragaman hayati.
“Ibu Menteri LHK (Siti Nurbaya) sudah menerbitkan Rencana Operasional FoLU Net Sink, yang akan menuntun semua pemangku kepentingan untuk mencapai komitmen ini,” katanya. ***