Kepala Bantuan PBB Mengangkat Masalah Hak-hak Perempuan di Afghanistan Di Tengah Kepemimpinan Taliban

- 24 Januari 2023, 12:00 WIB
Ilustrasi kaum perempuan Afghanistan yang dibatasi pergerakannya oleh Taliban.
Ilustrasi kaum perempuan Afghanistan yang dibatasi pergerakannya oleh Taliban. /REUTERS/Ali Khara

Penjabat Menteri Luar Negeri Afghanistan Amir Khan Muttaqi mengatakan dia meminta Griffiths untuk berbagi dengan komunitas internasional "pencapaian dan peluang" pemerintahan Taliban seperti amnesti umum untuk mantan lawan, "alih-alih keluhan dan kekurangan."

Pernyataan kementerian luar negeri mengatakan Griffiths mengakui keamanan telah meningkat di negara itu, yang telah menyaksikan pertempuran puluhan tahun sebelum Taliban mengambil alih ketika pasukan asing ditarik pada tahun 2021.

Baca Juga: Gerindra-PKB Resmikan Sekber, Ini Analisa Politiknya

Tidak ada pemerintah asing yang secara resmi mengakui pemerintahan Taliban sejak merebut kekuasaan, dengan beberapa diplomat mengatakan itu harus mengubah arah hak-hak perempuan. Banyak negara telah menyatakan keprihatinan besar atas sebagian besar anak perempuan dan perempuan berusia di atas 12 tahun yang dihentikan dari sekolah atau universitas.

Penegakan sanksi dan pemotongan bantuan pembangunan telah menyebabkan negara itu jatuh ke dalam krisis ekonomi yang membuat lebih dari separuh penduduk bergantung pada bantuan kemanusiaan, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak.***

Halaman:

Editor: sugiharto basith budiman

Sumber: Reuters


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah