Untuk itu, Sime Darby telah menunjuk konsultan perdagangan untuk mengaudit fasilitasnya.
Tahun 2021, Sime Darby mengalokasikan 20 juta Dolar AS untuk kompensasi kepada pekerja migran dan mantan pekerja migran.
melihat perkembangan itu, otoritas AS pun memberikan respons positif.
“Memutuskan bahwa produk tidak lagi ditambang, diproduksi, atau diproduksi seluruhnya atau sebagian dengan penggunaan tenaga kerja terpidana, paksa, atau kontrak oleh Sime Darby," tulis pemberitahuan yang diterbitkan situs web Federal Register AS pada Jumat.
Baca Juga: Berikut Ancaman Pidana Menyebarkan Hoax Tentang Penculikan Anak
Sementara itu, Asisten Komisaris Eksekutif CBP AnnMarie Highsmith seperti dilansir Reuters mengatakan, Sime Darby Plantation telah mengambil tindakan untuk memperbaiki 11 indikator kerja paksa Organisasi Buruh Internasional yang ditemukan badan tersebut dalam operasional perusahaan.
Di antara langkah-langkah ini, perusahaan telah menyisihkan 20 juta Dolar AS untuk mengembalikan biaya perekrutan yang tinggi yang dibayarkan pekerja untuk mendapatkan pekerjaan di perkebunan perusahaan.
Biaya ini bertindak sebagai bentuk "jeratan utang" kepada perusahaan. ighsmith, menambahkan bahwa sekitar 15.000 karyawan saat ini dan 19.000 mantan karyawan akan dilunasi.
Baca Juga: PDIP dan Partai Gerindra Bersaing Keras Untuk Menjadi Pemenang Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024
Sime Darby Plantation mengatakan keputusan tersebut menunjukkan pengakuan CBP atas upaya perusahaan dalam dua tahun terakhir untuk meninjau, merevisi, dan meningkatkan protokolnya untuk merekrut, mengelola, dan bekerja dengan para pekerjanya.